Roboguru

Rapat raksasa di Lapangan Ikada dipelopori oleh…

Pertanyaan

Rapat raksasa di Lapangan Ikada dipelopori oleh…

  1. Persatuan Perjuangan

  2. PPKI

  3. Komite Van Aksi Menteng 31

  4. Barisan Benteng

  5. Golongan Muda

Pembahasan Soal:

Rapat akbar di Lapangan IKADA (Ikatan Atlentik Djakarta) Jakarta pada 19 September 1945 merupakan bentuk protes dan perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Sekutu pada 10 September 1945. Di sisi lain, para tokoh pergerakan juga mendengar kabar bahwa Belanda memang bermaksud berkuasa kembali di Indonesia karena kenyataan tersebut, Komisi  Aksi yang dipelopori Komisi Aksi Menteng 31 (pelopor gerakan pemuda di Jakarta)  memobilisasi massa serta mendesak pemerintahan  untuk hadir dalam rapat raksasa di Lapangan Ikada . Adapun tujuannya adalah sebagai berikut.

  1. Para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan rakyat sehingga semangat kemerdekaan tetap bertahan di hati rakyat.
  2. Menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena perjuangannya sendiri, bukan atas pemberian Jepang.

Suasana di Lapangan Ikada menjadi tegang setelah pasukan Jepang datang dan mengepung dengan persenjataan lengkap. Meskipun demikian, massa tetap berdatangan ke tempat tersebut. Pada sekitar pukul 15.00, Sukarno datang ke Lapangan Ikada dan menyampaikan pidato singkat. Inti pidato Soekarno dalam rapat akbar itu adalah.

  1. Sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya.
  2. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia
  3. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin
  4. Memerintahkan rakyat membubarkan diri meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah.

Selanjutnya , sebagai reaksi atas sikap tidak simpatik antara Jepang terhadap kegiatan di Lapangan Ikada., beberapa hari kemudian para pejuang menyerbu gudang senjata Jepang di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah C.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

E. Mardiana

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Terakhir diupdate 04 Juni 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Penggantian kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer pada awal kemerdekaan pada hakikatnya merupakan....

Pembahasan Soal:

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada 12 September 1945 dibentuklah pemerintah pertama di Indonesia, dengan dibentuknya Kabinet Presidensial, yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Situasi ini ditentang oleh kalangan Sosialis di KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), yang dipimpin oleh Sutan Syahrir. Mereka menganggap bahwa sistem ini mengarah ke autokrasi dan diktatorisme oleh Presiden. Akhirnya pada bulan Oktober 1945, kelompok Sosialis ini berhasil menyusun kekuatan dan mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP) untuk merubah sistem pemerintahan menjadi Sistem Parlementer, dengan Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan kepala pemerintahan, dan menteri dalam kabinet yang ditunjuk oleh parlemen. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang menyimpang dari UUD 1945.undefined


Berdasarkan keterangan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah E.undefined

Roboguru

Tuliskan perbedaan sebelum proklamasi dan sesudah proklamasi dalam bidang politik!

Pembahasan Soal:

Jika membahas sistem politik di Indonesia, bangsa Indonesia baru membentuk sistem politik dan pemerintahannya saat Indonesia telah merdeka dengan sistem yang masih belum sempurna. Sebelum kemerdekaan, sistem politik bangsa Indonesia dikuasai oleh para penjajah. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, maka sistem politik yang berlaku adalah sistem politik kolonial. Begitu pula pada masa pendudukan Jepang. Jepang menerapkan berbagai kebijakan dalam bidang politik sesuai dengan tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Sedangkan masyarakat Indonesia baru mengenal politik pada masa pergerakan nasional. Pendidikan yang melahirkan kaum-kaum terpelajar membuat kaum terpelajar bergerak dalam bidang politik lewat organisasi-organisasi yang lahir pada masa itu. Pergerakan politik lewat organisasi terus dilakukan hingga pada masa Jepang terutama oleh tokoh-tokoh pergerakan.

Pada saat Indonesia baru merdeka, para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden  Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Nah, untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan tiga maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer.

Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat, dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintahan bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun sayangnya, kabinet-kabinet bentukan Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu, masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu di antaranya adalah karena pada saat itu Belanda kepingin balik berkuasa lagi di Indonesia.

Dengan demikian, pada masa sebelum proklamasi sistem politik Bangsa Indonesia dikuasai atau di atur oleh bangsa penjajah yaitu Belanda dan Jepang, masyarakat Indonesia baru mengenal politik pada masa pergerakan nasional yang bergerak lewat organisasi-organisasi politik. Sedangkan pada masa setelah kemerdekaan. Sistem politik dan pemerintahan telah dibentuk dengan sistem presidensil yang kemudian mengalami perubahan menjadi sistem parlementer.

Roboguru

Maklumat Pemerintah tanggal 11 November 1945 berisi pengalihan pertanggungjawaban menteri dari…

Pembahasan Soal:

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan, PPKI menggelar sidang yang berlangsung pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Lewat sidang PPKI tersebut bangsa Indonesia berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Soekarno dan Hatta. Sebagai negara yang baru membentuk pemerintahannya, pemerintah Indonesia pada saat itu belum memiliki lembaga yang dapat membantu Presiden dan Wakil Presiden seperti MPR dan DPR. Maka pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia diseluruh daerah yang berpusat di Jakarta. Di tingkat pusat, pembentukan Komite Nasional Indonesia kemudian dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas untuk membantu Presiden dalam pembangunan negara sebagai badan legislatif.

Pada masa tersebut, Indonesia memiliki sistem pemerintahan Presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hingga pada 11 November 1945 BP-KNIP (Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat) mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dengan mengusulkan adanya pengalihan pertanggung jawaban menteri dari Presiden kepada KNIP selaku parlemen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang benar adalah C.
 

Roboguru

Apa yang menjadi latar belakang perubahan sistem presidensial ke sistem parlementer...

Pembahasan Soal:

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada masa itu, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hingga pada tanggal 11 November 1945, BP-KNIP mengeluarkan mosi tak percaya pada Sistem pemerintahan Presidensial yang ada terhadap kabinet melalui usulan dari BP-KNIP kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP No. 5 tahun 1945 yang berbunyi, “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat)”,  Selain alasan diatas perubahan sistem pemerintahan dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia waktu itu, serta untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara, karena dengan keharusan presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada parlemen menunjukkan bahwa presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, akhirnya Pemerintah Indonesia pada 14 November 1945 akhirnya mengeluarakan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yang semula presidensil menjadi parlementer. Tentunya hal ini membuat nantinya pemerintahan (Perdana Menteri bersama Kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif bukan pada Presiden lagi. Pengumuman maklumat ini kemudian ditindak lanjuti oleh KNIP untuk segera mengusulkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia atau yang lebih dikenal Kabinet Sjahrir I.
Namun Perubahan Pemerintahan ini melalui Maklumat 14 November 1945 jelas-jelas melanggar konstitusi karena bertolak belakang dengan UUD 1945 yang berlaku saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, Indonesia merasa tak cocok dengan sistem ini. Hal ini dibuktikan dengan sering jatuh bangunnya kabinet yang membuat pemerintahan kurang stabil dan membuat pembangunan terhambat.

Dengan demikian, latar belakang perubahan sistem presidensial ke parlementer merupakan usulan KNIP untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara serta memberikan kedaulatan kepada rakyat sebagai cerminan atas demokrasi Indonesia

Roboguru

Pilihlah salah satu tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ...

Pembahasan Soal:

Satu tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dan proses terbentuknya NKRI adalah Ir. Soekarno. Ir. Soekarno tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia, karena selain proklamator, Ir. sukarno juga merupakan presiden indonesia yang pertama, yang mempunyai peranan penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian banyak sekali perjuangan Soekarno dalam mewujudkan Indonesia untuk meraih kemerdeakaan.space space 

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved