Maklumat Pemerintah tanggal 11 November 1945 berisi pengalihan pertanggungjawaban menteri dari…

Pembahasan

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan, PPKI menggelar sidang yang berlangsung pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Lewat sidang PPKI tersebut bangsa Indonesia berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Soekarno dan Hatta. Sebagai negara yang baru membentuk pemerintahannya, pemerintah Indonesia pada saat itu belum memiliki lembaga yang dapat membantu Presiden dan Wakil Presiden seperti MPR dan DPR. Maka pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia diseluruh daerah yang berpusat di Jakarta. Di tingkat pusat, pembentukan Komite Nasional Indonesia kemudian dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas untuk membantu Presiden dalam pembangunan negara sebagai badan legislatif. Pada masa tersebut, Indonesia memiliki sistem pemerintahan Presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hingga pada 11 November 1945 BP-KNIP (Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat) mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dengan mengusulkan adanya pengalihan pertanggung jawaban menteri dari Presiden kepada KNIP selaku parlemen. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang benar adalah C.