Roboguru

Latar belakang terbentuknya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ...

Pertanyaan

Latar belakang terbentuknya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ...

Pembahasan Video:

Pembahasan Soal:

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959  tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah keputusan presiden Indonesia pertama yang berisi tentang pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia, ketika sistem pemerintahan menerapkan sistem parlementer yang kemudian dalam periode sejarah disebut Masa Demokrasi Liberal (1950-1959), maka konsekuensi logisnya konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Sebab sifatnya yang masih sementara, maka perlu disusun konstitusi baru oleh suatu Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Badan Konstituante itu tidak mampu mencapai kata sepakat sebab banyak kepentingan partai dan ideologi di dalamnya. Secara garis besar, ideologi itu terbagi ke dalam 3 kekuatan yakni Agamis, Nasionalis dan Komunis. Melihat situasi politik yang semakin kacau, akhirnya Soekarno berinisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Adapun isi dekrit tersebut, antara lain : 

  • dibubarkannya Badan Konstituante, 
  • tidak berlakunya UUDS 1950 dan diberlakukan kembali UUD 1945, serta
  • dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian, latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah tidak sehatnya iklim situasi politik di Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) dalam pembentukan konstitusi baru sebagai akibat tajamnya perbedaan ideologi partai politik, sehingga membuat Presiden Soekarno berinisiatif untuk mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

N. Puspita

Terakhir diupdate 09 September 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Jelaskan hubungan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan dimulainya Masa Demokrasi Terpimpin ...

Pembahasan Soal:

Kehidupan politik pada Masa Demokrasi Liberal atau Parlementer yang berlangsung selama 9 tahun dari (1950-1959) diwarnai oleh ketidakstabilan dan inkonsistensi perubahan. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan terus pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama rentang waktu 9 tahun. Selain itu, Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 yang bertugas untuk merumuskan Konstitusi baru belum juga mencapai kata sepakat diakibatkan karena tajamnya perbedaan ideologi di dalamnya. 
Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut : 

  • pembubaran Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955, 
  • tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
  • pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan adanya Dekrit Presiden ini maka berakhir salah satu Periode dalam Sejarah Indonesia yang dikenal Masa Demokrasi Liberal yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, ditandai dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara, ke periode yang kemudian disebut sebagai Masa Demokrasi Terpimpin yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensil dengan dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal.
Dengan demikian, Dekrit Presiden merupakan penanda dimulainya sistem Demokrasi Terpimpin sebab setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, posisi Presiden Soekarno tidak hanya sekedar sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

0

Roboguru

Badan konstituante telah gagal melaksanakan tugasnya, melahirkan UUD baru menggantikan UUD 1945. Sementara, desas-desus yang beredar, masyarakat tetap menghendaki UUD 1945. Demi keselamatan negara, Pr...

Pembahasan Soal:

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit dikeluarkan adanya kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru pengganti UUD Sementara 1950. Dekrit dikeluarkan karena ada desakan juga dari masyarakat untuk kembali ke UUD 1945. Dikeluarkannya Dekrit Presiden mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Karena dengan dekrit tersebut membuat kondisi politik di Indonesia kembali stabil. Upaya yang dilakukan Presiden ini dasarnya adalah hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan. Adanya Dekrit Presiden, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementar berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.

Dengan demikian, sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki babak baru era demokrasi, yaitu Demokrasi Terpimpin.

0

Roboguru

Sistem Demokrasi Terpipimpin mendapat penolakan dari beberapa partai, seperti PSII, IPKI, PSI, Masyumi dan Partai Katholik. Kelompok yang menolak tersebut kemudian membentuk ..... yang dipimpin oleh M...

Pembahasan Soal:

Partai-partai yang menolak sistem Demokrasi Terpimpin, kemudian membentuk Liga Demokrasi yang diketuai Imron Rosyadi dari NU. Partai-partai yang menolak sistem tersebut antara lain PSII, IPKI, PSI, Masyumi, dan Partai Katolik.

Dengan demikian kelompok yang menolak tersebut kemudian membentuk Liga Demokrasi.

0

Roboguru

Jelaskan penyebab kegagalan tugas badan konstituante!

Pembahasan Soal:

Kegagalan konstituante dalam merumuskan undang-undang dasar yang baru adalah akibat adanya perdebatan kelompok islam dan nasionalis sekuler tentang dasar negara. Kelompok Islam menginginkan untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara, sedangkan kelompok nasionalis sekuler menganggap bahwa Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara. Perdebatan tentang dasar negara ini menjadi berlarut dan tidak mencapai kata mufakat, sehingga presiden soekarno mengusulkan untuk kembali pada UUD 1945. 

Dengan demikian, penyebab kegagalan konstituante adalah karena perdebatan antar kelompok yang berlarut-larut.
 

0

Roboguru

Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1955 gagal menghasilkan undang­-undang dasar baru. Jelaskan faktor yang menyebabkan kegagalan Konstituante tersebut!

Pembahasan Soal:

Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Ketiga usulan tersebut sebagai berikut:

  1. Dasar negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki.
  2. Dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII.
  3. Dasar negara sosial ekonomi diusung oleh partai Murba dan partai Buruh.undefined

Akan tetapi, pada perkembangannya Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Perdebatan berlarut-larut dalam Konstituante berkaitan erat dengan perselisihan antarpartai terkait perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang baru. Dengan demikian, faktor utama yang menyebabkan gagalnya Konstituante merumuskan undang-undang adalah adanya perselisihan perbedaan ideologi.undefined

1

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved