Pembacaan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 menandai pergantian sistem pemerintahan Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi ...

Pembahasan

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan presiden yang dikeluarkan Presiden Sukarno. Dekret ini berisi mengenai pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Hal ini dikarenakan kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara yang tidak pasti disebabkan oleh landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 juga mengakhiri periode Demokrasi Liberal sekaligus dimulainya konsep demokrasi baru yang disebut Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Penggunaan istilah Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi pada saat itu yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Dengan demikian, pembacaan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 menandai pergantian sistem pemerintahan Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.