Setelah membacakan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno segera membentuk Kabinet Kerja. Jelaskan struktur Kabinet Kerja!

Pembahasan

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan presiden yang dikeluarkan Presiden Sukarno. Dekret tersebutberisi mengenaipembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Hal ini dikarenakan kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara tidak pasti, di mana landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Pasca pembacaan Dekret Presiden, Presiden Sukarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. Adapun struktur kabinet tersebut, antara lain sebagai berikut. Perdana Menteri: Sukarno. Menteri Pertama: Juanda Kartawidjaja. Menteri Keamanan dan Pertahanan: Abdul Haris Nasution. Menteri Keuangan: Juanda Kartawidjaja. Menteri Produksi: Suprajogi. Menteri Distribusi: Johannes Leimena. Menteri Pembangunan: Chaerul Saleh. Menteri Kesejahteraan Rakyat: Muljadi Djojomartono. Menteri Luar Neger: Subandrio. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: Ipik Gandamana. Menteri Sosial dan Kebudayaan: Mohammad Yamin. Dengan demikian, struktur Kabinet Kerja adalah sebagai berikut. Perdana Menteri: Sukarno. Menteri Pertama: Juanda Kartawidjaja. Menteri Keamanan dan Pertahanan: Abdul Haris Nasution. Menteri Keuangan: Juanda Kartawidjaja. Menteri Produksi: Suprajogi. Menteri Distribusi: Johannes Leimena. Menteri Pembangunan: Chaerul Saleh. Menteri Kesejahteraan Rakyat: Muljadi Djojomartono. Menteri Luar Neger: Subandrio. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: Ipik Gandamana. Menteri Sosial dan Kebudayaan: Mohammad Yamin.