Jelaskan konflik yang terjadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR!

Pembahasan

Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Dalam masapemerintahanGus Dur banyak diwarnai tindakan-tindakan kontroversi. Salah satunya adalahkasus Bulog Gate yang menjerat para pertinggi negara. Kasus ini melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya. Gus Dur beranggapan bahwa Bulog sebagai badan yang bergerak di bidang logistik dapat digunakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang terkait dengan logistik baik itu dalam bidang sosial budaya, ekonomi maupun politik. Gus Dur pun dengan leluasa dapat menggunakan dana dan materi dari Bulog dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul. Namun, DPR menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur kurang tepat karena berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Sehingga Gus Dur mendapat memorandum dari DPR. Belum selesai pada kasus Bulog Gate, timbul masalah baru, yaitu Brunei Gate. Brunei Gate ini merupakan kasus penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat dengan Presiden Wahid, yaitu Ario Wowor. Dana tersebut kemudian disimpan oleh Gus Dur dalam rekening pribadinya. Hal ini menyebabkan Gus Dur dinilai melakukan tindak pidana korupsi. Namun, Gus Dur beralasan bahwa Sultan Brunei memintanya untuk merahasiakan dana tersebut, sehingga Gus Dur pun menyimpan dana itu sendiri tanpa diketahui oleh publik. Melihat kasus-kasus yang melibatkan orang nomor satu di Indonesia saat itu, DPR mengeluarkan memorandum keduanya kepada Presiden Gus Dur. Namun, memorandum tersebut tidak digubris oleh Gus Dur, sehingga muncullah memorandum-memorandum selanjutnya sampai akhirnya DPR mengusulkan kepada MPR untuk melengserkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Langkah DPR tersebut membuat Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membekukan DPR dan MPR. Namun, dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum. MPR pun mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan untuk melengserkan Gus Dur dari posisinya sebagai presiden. Dengan demikian, konflik yang terjadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR diawali dengankasus Bulog Gate daanBrunei Gate yangmenyebabkan Gus Dur dinilai melakukan tindak pidana korupsi. Akibat khasus iniDPR mengeluarkan memorandum, namunmemorandum tersebut tidak digubris oleh Gus Dur, sehingga muncullah memorandum-memorandum selanjutnya sampai akhirnya DPR mengusulkan kepada MPR untuk melengserkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Langkah DPR tersebut membuat Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membekukan DPR dan MPR. Namun, dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum. MPR pun mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan untuk melengserkan Gus Dur dari posisinya sebagai presiden.