Roboguru

Badan konstituante telah gagal melaksanakan tugasnya, melahirkan UUD baru menggantikan UUD 1945. Sementara, desas-desus yang beredar, masyarakat tetap menghendaki UUD 1945. Demi keselamatan negara, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit yang pada intinya adalah memutuskan untuk kembali pada UUD 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki babak baru era demokrasi, yaitu ...

Pertanyaan

Badan konstituante telah gagal melaksanakan tugasnya, melahirkan UUD baru menggantikan UUD 1945. Sementara, desas-desus yang beredar, masyarakat tetap menghendaki UUD 1945. Demi keselamatan negara, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit yang pada intinya adalah memutuskan untuk kembali pada UUD 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki babak baru era demokrasi, yaitu ...

Pembahasan Soal:

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit dikeluarkan adanya kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru pengganti UUD Sementara 1950. Dekrit dikeluarkan karena ada desakan juga dari masyarakat untuk kembali ke UUD 1945. Dikeluarkannya Dekrit Presiden mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Karena dengan dekrit tersebut membuat kondisi politik di Indonesia kembali stabil. Upaya yang dilakukan Presiden ini dasarnya adalah hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan. Adanya Dekrit Presiden, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementar berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.

Dengan demikian, sejak saat itu bangsa Indonesia memasuki babak baru era demokrasi, yaitu Demokrasi Terpimpin.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

I. Agung

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Terakhir diupdate 30 April 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Jelaskan hubungan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan dimulainya Masa Demokrasi Terpimpin ...

Pembahasan Soal:

Kehidupan politik pada Masa Demokrasi Liberal atau Parlementer yang berlangsung selama 9 tahun dari (1950-1959) diwarnai oleh ketidakstabilan dan inkonsistensi perubahan. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan terus pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama rentang waktu 9 tahun. Selain itu, Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 yang bertugas untuk merumuskan Konstitusi baru belum juga mencapai kata sepakat diakibatkan karena tajamnya perbedaan ideologi di dalamnya. 
Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut : 

  • pembubaran Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955, 
  • tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
  • pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan adanya Dekrit Presiden ini maka berakhir salah satu Periode dalam Sejarah Indonesia yang dikenal Masa Demokrasi Liberal yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, ditandai dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara, ke periode yang kemudian disebut sebagai Masa Demokrasi Terpimpin yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensil dengan dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal.
Dengan demikian, Dekrit Presiden merupakan penanda dimulainya sistem Demokrasi Terpimpin sebab setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, posisi Presiden Soekarno tidak hanya sekedar sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

0

Roboguru

Latar belakang terbentuknya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ...

Pembahasan Soal:

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959  tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah keputusan presiden Indonesia pertama yang berisi tentang pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia, ketika sistem pemerintahan menerapkan sistem parlementer yang kemudian dalam periode sejarah disebut Masa Demokrasi Liberal (1950-1959), maka konsekuensi logisnya konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Sebab sifatnya yang masih sementara, maka perlu disusun konstitusi baru oleh suatu Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Badan Konstituante itu tidak mampu mencapai kata sepakat sebab banyak kepentingan partai dan ideologi di dalamnya. Secara garis besar, ideologi itu terbagi ke dalam 3 kekuatan yakni Agamis, Nasionalis dan Komunis. Melihat situasi politik yang semakin kacau, akhirnya Soekarno berinisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Adapun isi dekrit tersebut, antara lain : 

  • dibubarkannya Badan Konstituante, 
  • tidak berlakunya UUDS 1950 dan diberlakukan kembali UUD 1945, serta
  • dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian, latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah tidak sehatnya iklim situasi politik di Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) dalam pembentukan konstitusi baru sebagai akibat tajamnya perbedaan ideologi partai politik, sehingga membuat Presiden Soekarno berinisiatif untuk mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959.

0

Roboguru

Di bawah ini isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi landasan konstitusional RI saat itu adalah ....

Pembahasan Soal:

Dekrit Presiden dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah munculnya berbagai gerakan separatis yang menggangu keamanan negara, kondisi politik ekonomi yang tidak stabil pada masa pemerintahan demokrasi liberal, serta kegagalan Konstituante dalam membentuk konstitusi baru pengganti UUDS 1950. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah pembubaran Konstituante, pembentukan MPRS dan DPAS, tidak diberlakukannya lagi Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, serta pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Diberlakukannya kembali UUD 1945 mengakibatkan konstitusi Indonesia berubah dari yang sebelumnya, yaitu UUDS 1950.

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. 

0

Roboguru

Perhatikan peristiwa pada gambar berikut!    Peristiwa pada gambar mendapat sambutan dari rakyat Indonesia karena ....

Pembahasan Soal:

Ketidakstabilan politik Indonesia pada tahun 1950 an, tepatnya pada masa Demokrasi Parlementer. Kondisi politik yang tidak stabil turut menyebabkan terjadinya pergolakan yang mengganggu stabilitas dan keamanan dalam negeri. Di sisi lain, Badan Konstituante yang terbentuk sejak 10 November 1956 juga belum berhasil meembentuk Undang-Undang Dasar. 

Akibatnya, pada sidang Konstituante yang dilakukan pada 22 April 1959, Presiden Sukarno mengusulkan agar Bangsa Indonesia kembali pada UUD 1945. Presiden kemudian memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959, yang berisi:

  • Pembubaran Konstituante
  • Diberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
  • Serta, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sebelum ditetapkannya Dekrit Presiden, masyarkat mendesak agar diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui berbagai aksi unjuk rasa. Dukungan dan sambutan baik terhadap Dekrit Presiden terjadi karena masyarakat sudah jenuh melihat ketidakstabilan dalam negeri yang mengakibatkan tertundannya upaya pembangunan nasional. Dukungan spontan tersebut menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik dan ekonomi. Semenjak pemerintah Republik Indonesia menetapkan dekrit presiden 5 Juli 1959, indonesia memasuki babak sejarah baru, yakni berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi terpimpin.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B.

0

Roboguru

Perhatikan keterangan berikut!   Adanya gerakan separatis yang meng­ganggu stabilitas negara. Adanya perselisihan antarpartai. Kepercayaan rakyat kepada pelnerintah semakin pudar. Muncul desakan...

Pembahasan Soal:

Konstituante adalah lembaga yang bertugas menentukan Undang-Undang dasar yang dibentuk melalui pemilu 1955. Konstituante dianggap gagal karena belum memiliki UUD karena kesulitan menentukan dasar negara. hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke UUD 1945 dan mengakhiri sistem parlementer. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah D.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved