Apa yang terjadi pada 5 juli 1959?

Pembahasan

Demokrasi Liberal yang terjadi pada periode 1950-1959 menyebabkan terjadinya kekacauan politik di Indonesia. Pada masa Demokrasi Liberal partai-partai politik sibuk untuk saling menjatuhkan kabinet satu sama lain karena adanya kepetingan politik dari masing-masing partai politik. Sementara itu, posisi Presiden Sukarno sangat terbatas pada masa Demokrasi Liberal, karena Presiden Sukarno hanya menjadi lambang dan kepala negara saja sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Selama sembilan tahun masa Demokrasi Liberal terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali sehingga kondisi negara sangat kacau. Menindaklanjuti kekacauan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandakan berakhirnya masa Demokrasi Liberal dan dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. Isi dari Dekrit Presiden diantaranya adalah sebagai berikut. Dibubarkannya Konstituante. Diberlakukannya kembali UUD 1945. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakuakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, yang terjadi pada 5 Juli 1959 adalah peristiwa dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh presiden Sukarno yang menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.