Roboguru

Seorang anggota Majelis Rendah yang mengusulkan sistem tanam paksa dihapuskan yaitu….

Pertanyaan

Seorang anggota Majelis Rendah yang mengusulkan sistem tanam paksa dihapuskan yaitu….undefined 

Pembahasan Soal:

Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat gubernur jendral yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch. Van den Bosch diserahkan tugas untuk meningkatkan produksi tanam ekspor, seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam hal ini, Van den Bosch mengusulkan adanya sistem Tanam Paksa. 

Selama bertahun-tahun, sistem Tanam Paksa yang dikembangkan oleh Belanda di Hindia Belanda ternyata memberikan berbagai dampak yang buruk bagi para petani pribumi. Pelaksanaan tanam paksa diselewengkan oleh Belanda dari petugasnya yang berakibat membawa kesengsaraan rakyat. Melihat penderitaan rakyat Indonesia, banyak orang-orang Belanda yang mulai bersimpati dan mengkritik agar dihapuskannya kebijakan tersebut. Salah satu orang Belanda yang mengkritik sistem Tanam Paksa adalah Fransen Van de Pute yang merupakan seorang anggota Majelis Rendah. Ia mengusulkan agar sistem Tanam Paksa dihapuskan.space space

Dengan demikian, seorang anggota Majelis Rendah yang mengusulkan tanam paksa dihapuskan adalah Frans Van de Pute.undefined

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

C. Sianturi

Terakhir diupdate 13 Agustus 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Pelaksanaan sistem tanam paksa yang berjalan hampir kurang lebih empat puluh tahun mampu memakmurkan Negeri Belanda, Namun bagi bangsa Indonesia, sistem tanam paksa sangat membuat rakyat Indonesia men...

Pembahasan Soal:

Sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa Gubernur Jenderal Van Den Bosch. Secara garis besar, kebijakan tanam paksa dilatarbelakangi oleh krisis keuangan Belanda serta bertujuan untuk memperoleh tanaman-tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Namun dalam perkembangannya, sistem tanam paksa telah menyebabkan penderitaan yang besar bagi rakyat pribumi. Hal tersebut tidak terlepas dari sejumlah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda serta penguasa lokal dalam penerapan kebijakan tanam paksa. Pelaksanaan sistem ini akhirnya mendapat respons dan kritik dari kaum humanis Belanda. Namun, hal tersebut dinilai terlambat dalam menyikapi permasalahan kemanusiaan di Hindia Belanda. Keterlambatan tersebut karena laporan dan pemberitaan yang ada di negeri Belanda tidak objektif serta terdapatnya perbedaan pandangan antara kaum humanis dan kaum konservatif di negeri Belanda.

Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A. 

0

Roboguru

Pada akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan, karena ....

Pembahasan Soal:

Sistem Tanam Paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangi pemilu. Kaum liberalis di Belanda merupakan salah satu golongan yang menentang pelaksanaan sistem Tanam Paksa. Kritik pertama kali muncul ketika terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat akibat penerapan sistem Tanam Paksa menjelang tahun 1843 di Cirebon, Jawa bagian barat. Maraknya kritikan yang ada membuat pelaksanaan sistem tanam paksa pun dihapuskan pada tahun 1870. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah C.

0

Roboguru

Buku berjudul Max Havelaar merupakan kritik terhadap pemerintah kolonial. Buku ini mendeskripsikan tentang ....

Pembahasan Soal:

Max Havelaar merupakan buku yang ditulis oleh Eduard Douwes Dekker pada abad ke-19. Buku ini menunjukkan bahwa karya sastra pada masa kolonial mengalami perkembangan. Buku Max Havelaar mengisahkan tentang penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda yang menindas rakyat pribumi.

1

Roboguru

Siapakah penentang Tanam Paksa ?

Pembahasan Soal:

Diketahui bahwa kebijakan tanam paksa/cultuurstelsel merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pemerintah Belanda. Kebijakan ini diajukan oleh Johannes van Den Bosch kepada raja Belanda pada tahun 1829. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat untuk mengambil keuntungan bagi negeri induk. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis sehingga mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. 

Menurut sebuah catatan seorang Eropa yang menjadi inspektur Tanam Paksa, yaitu L. Vitalis, menyebutkan laporan dari awal 1835, di Priangan. Mayat para petani bergelimpangan karena keletihan dan kelaparan, di sepanjang Tasikmalaya dan Garut. Mereka dibiarkan saja dan tak dikubur dikarenakan alasan Bupati yang seolah tak peduli. Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-an di Grobogan, Demak, Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumiputra Jawa. Muncullah orang-orang humanis maupun praktisi Liberal menyusun serangan-serangan strategisnya. Dari bidang sastra muncul Multatuli (Eduard Douwes Dekker), di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di bidang politik dipimpin oleh Baron van Hoevell. Dari sinilah muncul gagasan politik etis.

Dengan demikian, Sistem Tanam Paksa yang mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Belanda akhirnya menuai kritik dari para tokoh Belanda, antara lain dari bidang sastra muncul Multatuli (Eduard Douwes Dekker), di lapangan jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di bidang politik dipimpin oleh Baron van Hoevell.

0

Roboguru

Pada akhir abad ke XIX pemerintah kolonial Belanda mulai mengurangi praktek eksploitasi di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena ...

Pembahasan Soal:

Usaha kaum liberal di negeri Belanda agar Tanam Paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun 1870 dengan diberlakukannya UU Agraria, Agrarische Wet. Namun, tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan Tanam Paksa. Kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan menjamin keamanan serta ketertiban

Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria ini mendapat kritik dari para kaum humanis Belanda. Seorang Asisten Residen di Lebak, Banten Eduard Douwes Dekker mengarang buku Max Havelaar (1860). Dalam bukunya, Douwes Dekker menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.

Seorang anggota Raad van Indie, C. Th van Deventer, membuat tulisan berjudul Een Eereschuld yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah De Gids yang terbit tahun 1899. Van Deventer dalam bukunya mengimbau kepada Pemerintah Belanda, agar memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam Hindia Belanda selama penjajahannya berabad-abad, dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan penduduk negeri tersebut. Itulah gagasan dasar yang mendorong lahirnya politik etis.

Lahirnya politik etis tidak lepas dari peran kaum liberalis Belanda yang menganggap bahwa pemerintah Belanda memiliki hutang moral kepada Indonesia. Dalam pelaksanaannya, politik etis membawa pengaruh besar bagi bangsa Indonesia.Pemberlakuan kebijakan poltik etis atau politik balas budi membuat Belanda mulai mengurangi eksploitasi rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia harus diperhatikan. Terdapat tiga hal yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial dalam politik etis, yaitu adanya irigasi, pendidikan, dan transmigrasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved