Sebutkan kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda di Indonesia!

Pembahasan

Pada tahun 1901, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis yang secara garis besar menekankan pada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dalam bidang edukasi, pemerintah Belanda mulai memberikan akses bagi orang-orang pribumi untuk mengenyam pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan pendirian sekolah-sekolahdi berbagai jenjang. Selain pendirian sekolah, kebijakan pemerintah Belanda di bidang pendidikan adalah mengeluarkan ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. Ordonansi merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial. Ordonansi guru dilakukan pada tahun 1905 dan 1925. Ordonansi guru 1905mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama, sedangkan ordonansi kedua yang dikeluarkan pada tahun 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Ordonansi sekolah liardikeluarkan pada tanggal 17 September 1932. Peraturan tersebut dikeluarkan karena kekhawatiran pemerintah kolonial Hindia-Belanda terhadap banyaknya sekolah-sekolah partikelir atau sekolah yang bukan dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan pada masa kolonial adalah pendirian sekolah-sekolah untuk orang-orang pribumi, mengeluarkan peraturan ordonansi guru, dan ordonansi sekolah liar.