Sebutkan dasar hukum diberhentikannya Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden!

Pembahasan

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan oleh parlemen melalui Sidang Istimewa (SI) MPR RI pada 23 Juli 2001.Sidang Istimewa menjadi salah satu instrumen untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan presiden, sidang istimewa terjadi karenaterdapat lima peristiwa yang dapat dijadikan alasan bagi MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa dalam rangka meminta pertanggungjawaban terhadap Abdurrahman Wahid yakni. Pertama, Abdurrahman Wahid pernah meminta agar Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan-pelarangan Penyebaran Ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme dicabut.Hal ini bertentangan dengan sumpah dan janji yang diucapkan di hadapan MPR sebelum ia dilantik menjadi presiden. Kedua, pernyataan presiden yang menyatakan bahwa hak interpelasi DPR merupakan tindakan inkonstitusional. Ketiga, penggantian kapolri dari Jenderal S. Bimantoro kepada Komjen. (Pol). Chaeruddin Ismail yang dilakukan secara sepihak oleh presiden dinilai telah melanggar ketetapan MPR, karena penggantian tersebut mengharuskan adanya persetujuan DPR.Keempat, adanya pernyataan presiden yang menyatakan bahwa semua pansus yang ada di DPR adalah ilegal sehingga apapun yang dihasilkan oleh pansus tidak sah secara hukum. Kelima, penolakan presiden terhadap dua orang calon ketua Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan DPR. Tindakan ini membuat presiden tidak menjalankan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA yang menyatakan bahwa Ketua MA diangkat oleh presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan DPR. Hal ini juga mengindikasikan bahwa presiden mencoba mengintervensi MA sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya yang bersifat ekstra yudisial. Dengan demikiandasar hukum diberhentikannya Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden adalahSidang Istimewa (SI) MPR RI pada 23 Juli 2001.