Iklan

Pertanyaan

Perhatikan pernyataan-pernyataanberikut! Rakyat yang memiliki tanah tetapharus bekerja tidak melebihi waktuyang ditentukan. Jatah tanah untuk tanaman yangberkualitas ekspor melebihi seperlimadari tanah garapan. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tidak dikenai pajak tanah. Setiap kelebihan hasil panen tidakdikembalikan lagi kepada petani. Kegagalan panen tanaman wajibtetap menjadi tanggung jawab rakyat. Penyimpangan-penyimpangan yangterjadi dalam pelaksanaan sistem tanampaksa ditunjukkan oleh nomor ...

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 

  1. Rakyat yang memiliki tanah tetap harus bekerja tidak melebihi waktu yang ditentukan. 
  2. Jatah tanah untuk tanaman yang berkualitas ekspor melebihi seperlima dari tanah garapan.
  3. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tidak dikenai pajak tanah.
  4. Setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan lagi kepada petani.
  5. Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat. 

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ditunjukkan oleh nomor ...

  1. 1, 2, dan 3 

  2. 1, 3, dan 5

  3. 2, 3, dan 4

  4. 2, 4, dan 5

  5. 3, 4, dan 5

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

15

:

46

:

59

Iklan

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah D. Untuk lebih detailnya, yuk simak pembahasan berikut. Sistem tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masaGubernur JenderalVan den Bosch. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch yaitu untuk menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi. Sebab saat itu, kas pemerintahan Belanda mengalami kekosongan. Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20 persen untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan rempah-rempah. Kebijakan tanam paksa memiliki sejumlah ketentuan yang sebenarnya tidak terlalu membebani rakyat pribumi. Namun, dalam perkembangannya terjadi penyimpanganyang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap sistem tanam paksa sehingga menyebabkan kehancuran perekonomian serta penderitaan bagi rakyat pribumi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu sebagai berikut. Rakyat yang tidak punya tanah garapanharus bekerja di pabrik atau perkebunanlebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Ketentuan luaslahan yang digunakan untuk tanam paksamelebihi dari yang sudah ditetapkan. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak yang seharusnya milik rakyat ternyata tidak dikembalikan. Gagal panen yang seharusnya menjadi tanggung jawab Belandatetap dibebankan kepadarakyat.

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah D.

Untuk lebih detailnya, yuk simak pembahasan berikut.

Sistem tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch yaitu untuk menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi. Sebab saat itu, kas pemerintahan Belanda mengalami kekosongan. Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20 persen untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan rempah-rempah. 

Kebijakan tanam paksa memiliki sejumlah ketentuan yang sebenarnya tidak terlalu membebani rakyat pribumi. Namun, dalam perkembangannya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap sistem tanam paksa sehingga menyebabkan kehancuran perekonomian serta penderitaan bagi rakyat pribumi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu sebagai berikut.

  1. Rakyat yang tidak punya tanah garapan harus bekerja di pabrik atau perkebunan lebih lama dari waktu yang telah ditentukan.
  2. Ketentuan luas lahan yang digunakan untuk tanam paksa melebihi dari yang sudah ditetapkan.
  3. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak.
  4. Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak yang seharusnya milik rakyat ternyata tidak dikembalikan.
  5. Gagal panen yang seharusnya menjadi tanggung jawab Belanda tetap dibebankan kepada rakyat.

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

100

Surya

Bantu banget Mudah dimengerti Pembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Makasih ❤️

Faiqotul Maula

Makasih ❤️

Iklan

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!