Pembentukan pansus DPR untuk menyelidiki kasus buloggate dan bruneigate telah berujung pada munculnya memorandum yang ditujukan untuk presiden. Kaitan peristiwa ini terhadap sistem ketatanegaraan pada masa pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid adalah ....

Pembahasan

Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, terjadi gejolak politik antar lembaga negara. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah kebijakan kontroversial K.H. Abdurrahman Wahid serta isu adanya keterlibatan presiden dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dillar AS. Menanggapi isu tersebut, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan terkait keterlibatan K.H. Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut. Hubungan DPR dengan presiden semakin memburuk pasca K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 22 Juli 2001. Dekrit tersebut berisi pembekuan MPR dan DPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun, serta menyelamatkan gerakan reformasi.Dekrit Presiden tersebut menyebabkan K.H. Abdurrahman Wahid lengser dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A.