Farikha K

15 Februari 2024 22:06

Iklan

Iklan

Farikha K

15 Februari 2024 22:06

Pertanyaan

uraikan pendapat anda tentang perbedaan treatment Belanda dan Jepang terhadap pemimpin negara kita dulu

uraikan pendapat anda tentang perbedaan treatment Belanda dan Jepang terhadap pemimpin negara kita dulu


10

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

15 Februari 2024 22:46

Jawaban terverifikasi

<p>Treatment Belanda dan Jepang terhadap pemimpin Indonesia pada masa penjajahan memiliki perbedaan signifikan. Belanda cenderung menerapkan sistem kolonial dengan mengakui kepemimpinan lokal sebagai bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, sementara Jepang lebih otoriter dengan memperlakukan pemimpin lokal sebagai alat kendali tanpa memberikan kemerdekaan substantif.</p>

Treatment Belanda dan Jepang terhadap pemimpin Indonesia pada masa penjajahan memiliki perbedaan signifikan. Belanda cenderung menerapkan sistem kolonial dengan mengakui kepemimpinan lokal sebagai bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, sementara Jepang lebih otoriter dengan memperlakukan pemimpin lokal sebagai alat kendali tanpa memberikan kemerdekaan substantif.


Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

10 Maret 2024 02:00

Jawaban terverifikasi

<p>perbedaan treatment (perlakuan) Belanda dan Jepang terhadap pemimpin negara Indonesia pada masa penjajahan keduanya adalah sebagai berikut:</p><p><strong>Penjajahan Belanda:</strong></p><p><strong>Politik Kolonial:</strong> Belanda menerapkan sistem politik kolonial yang otoriter dan eksklusif. Pemerintahan Hindia Belanda dikelola oleh Belanda, dan kebijakan-kebijakan kolonial bersifat merugikan bagi kepentingan lokal, termasuk membatasi peran pemimpin pribumi.</p><p><strong>Pemimpin Pribumi yang Terbatas:</strong> Pemimpin-pemimpin pribumi dihadapkan pada pembatasan peran dan hak-hak politik. Mereka sering kali ditempatkan sebagai figurehead atau dihadapkan pada otoritas kolonial, yang membuat mereka memiliki sedikit pengaruh nyata dalam pembuatan kebijakan.</p><p><strong>Politik Pembatasan dan Diskriminatif:</strong> Belanda menerapkan politik pembatasan yang mendiskriminasi terhadap pemimpin pribumi, terutama di bidang politik dan administratif. Pembatasan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol kolonial.</p><p><strong>Pendidikan Terbatas:</strong> Belanda juga memberlakukan pendidikan yang terbatas bagi pemimpin-pemimpin pribumi, dengan tujuan agar mereka tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mengancam dominasi Belanda.</p><p><strong>Penjajahan Jepang:</strong></p><p><strong>Konsep Asia Timur Raya:</strong> Jepang memiliki konsep "Asia Timur Raya" yang mengusung semangat anti-Barat dan anti-kolonial. Mereka menjanjikan kemerdekaan dan pembebasan dari penjajahan Barat kepada banyak negara Asia, termasuk Indonesia.</p><p><strong>Pemimpin Lokal sebagai Alat Propaganda:</strong> Jepang cenderung menggunakan pemimpin lokal sebagai alat propaganda untuk mendukung konsep Asia Timur Raya dan untuk mengendalikan masyarakat. Beberapa pemimpin lokal diizinkan memegang jabatan administratif atau politik di bawah pendudukan Jepang.</p><p><strong>Pembentukan BPUPKI:</strong> Di bawah pendudukan Jepang, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI memiliki tugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Ini memberikan kesempatan bagi beberapa pemimpin Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan.</p><p><strong>Pendukungan untuk Kemerdekaan:</strong> Meskipun Jepang tetap mengendalikan pemerintahan dan sumber daya, beberapa pemimpin Indonesia di bawah pendudukan Jepang merasa mendapat dukungan terbatas untuk konsep kemerdekaan.</p><p><strong>Pendidikan yang Ditingkatkan:</strong> Jepang menghadirkan sistem pendidikan baru yang lebih terbuka, yang memungkinkan beberapa pemimpin Indonesia mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan politik yang lebih baik.</p><p>Penting untuk dicatat bahwa, meskipun ada perbedaan pendekatan antara Belanda dan Jepang, keduanya tetap berperan dalam konteks kolonial dan pendudukan. Pemimpin Indonesia dihadapkan pada situasi yang rumit, dan dampaknya terhadap perjalanan sejarah Indonesia menjadi kompleks dan sering kali kontroversial.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

perbedaan treatment (perlakuan) Belanda dan Jepang terhadap pemimpin negara Indonesia pada masa penjajahan keduanya adalah sebagai berikut:

Penjajahan Belanda:

Politik Kolonial: Belanda menerapkan sistem politik kolonial yang otoriter dan eksklusif. Pemerintahan Hindia Belanda dikelola oleh Belanda, dan kebijakan-kebijakan kolonial bersifat merugikan bagi kepentingan lokal, termasuk membatasi peran pemimpin pribumi.

Pemimpin Pribumi yang Terbatas: Pemimpin-pemimpin pribumi dihadapkan pada pembatasan peran dan hak-hak politik. Mereka sering kali ditempatkan sebagai figurehead atau dihadapkan pada otoritas kolonial, yang membuat mereka memiliki sedikit pengaruh nyata dalam pembuatan kebijakan.

Politik Pembatasan dan Diskriminatif: Belanda menerapkan politik pembatasan yang mendiskriminasi terhadap pemimpin pribumi, terutama di bidang politik dan administratif. Pembatasan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol kolonial.

Pendidikan Terbatas: Belanda juga memberlakukan pendidikan yang terbatas bagi pemimpin-pemimpin pribumi, dengan tujuan agar mereka tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk mengancam dominasi Belanda.

Penjajahan Jepang:

Konsep Asia Timur Raya: Jepang memiliki konsep "Asia Timur Raya" yang mengusung semangat anti-Barat dan anti-kolonial. Mereka menjanjikan kemerdekaan dan pembebasan dari penjajahan Barat kepada banyak negara Asia, termasuk Indonesia.

Pemimpin Lokal sebagai Alat Propaganda: Jepang cenderung menggunakan pemimpin lokal sebagai alat propaganda untuk mendukung konsep Asia Timur Raya dan untuk mengendalikan masyarakat. Beberapa pemimpin lokal diizinkan memegang jabatan administratif atau politik di bawah pendudukan Jepang.

Pembentukan BPUPKI: Di bawah pendudukan Jepang, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI memiliki tugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Ini memberikan kesempatan bagi beberapa pemimpin Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan.

Pendukungan untuk Kemerdekaan: Meskipun Jepang tetap mengendalikan pemerintahan dan sumber daya, beberapa pemimpin Indonesia di bawah pendudukan Jepang merasa mendapat dukungan terbatas untuk konsep kemerdekaan.

Pendidikan yang Ditingkatkan: Jepang menghadirkan sistem pendidikan baru yang lebih terbuka, yang memungkinkan beberapa pemimpin Indonesia mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan politik yang lebih baik.

Penting untuk dicatat bahwa, meskipun ada perbedaan pendekatan antara Belanda dan Jepang, keduanya tetap berperan dalam konteks kolonial dan pendudukan. Pemimpin Indonesia dihadapkan pada situasi yang rumit, dan dampaknya terhadap perjalanan sejarah Indonesia menjadi kompleks dan sering kali kontroversial.

 

 

 


 


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara memiliki perbedaan yang terletak pada….. Jumlah dan jenis uang Alat dan cara pembayaran Kualitas dan kuantitas barang Jenis dan nilai mata uangnya

1

0.0

Jawaban terverifikasi