Rafael M

30 April 2024 09:27

Iklan

Rafael M

30 April 2024 09:27

Pertanyaan

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menanamkan landasan politik luar negeri dengan mengeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945. Sebutkan dan jelaskan isi maklumat tersebut terkait dengan politik luar negeri!

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menanamkan landasan politik luar negeri dengan mengeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945. 

 

Sebutkan dan jelaskan isi maklumat tersebut terkait dengan politik luar negeri!

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

06

:

04

:

07

Klaim

9

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

B. Hindarto

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

01 Mei 2024 03:32

Jawaban terverifikasi

Jawabannya adalah Isi Maklumat Pemerintah 1 November 1945, antara lain: 1) Mendirikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat; 2) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat; dan 3) Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Simak penjelasannya yuk, Pada tanggal 1 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai haluan politik pemerintah Indonesia. Maklumat ini hanya ditandatangani Hatta sebagai wakil presiden, sedangkan Soekarno sebagai presiden tidak membubuhkan tanda tangannya pada maklumat ini karena dianggap sebagai GBHN. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya perbedaan pemikiran antara Soekarno dan Hatta. Isi Maklumat Pemerintah 1 November 1945, antara lain: 1) Mendirikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat; 2) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat; dan 3) Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Dengan demikian, isi Maklumat Pemerintah 1 November 1945, antara lain: 1) Mendirikan partai-partai politik yang bertujuan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat; 2) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat; dan 3) Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan


Iklan

Nanda R

Community

02 Mei 2024 05:11

Jawaban terverifikasi

<p>Maklumat politik pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945 adalah Maklumat Politik Pemerintah tentang Peralihan Kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Isi dari maklumat tersebut adalah sebagai berikut:</p><p><strong>Peralihan Kedaulatan</strong>: Maklumat tersebut menegaskan bahwa kedaulatan negara Indonesia berada di tangan Bangsa Indonesia sendiri, bukan di tangan Belanda atau negara manapun.</p><p><strong>Perjuangan Kemerdekaan</strong>: Maklumat ini juga menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri, dan pemerintah Indonesia bersikeras untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut.</p><p><strong>Hubungan dengan Negara Lain</strong>: Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjalin hubungan baik dengan semua negara, berdasarkan asas persamaan, saling menghargai kedaulatan, dan saling menguntungkan.</p>

Maklumat politik pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945 adalah Maklumat Politik Pemerintah tentang Peralihan Kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Isi dari maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

Peralihan Kedaulatan: Maklumat tersebut menegaskan bahwa kedaulatan negara Indonesia berada di tangan Bangsa Indonesia sendiri, bukan di tangan Belanda atau negara manapun.

Perjuangan Kemerdekaan: Maklumat ini juga menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri, dan pemerintah Indonesia bersikeras untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Hubungan dengan Negara Lain: Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjalin hubungan baik dengan semua negara, berdasarkan asas persamaan, saling menghargai kedaulatan, dan saling menguntungkan.


Keysha R

02 Mei 2024 11:51

<p>Maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 adalah sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Maklumat ini juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip kesetaraan, kemerdekaan, dan non-intervensi. Maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 adalah salah satu dokumen penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maklumat ini juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, serta akan berusaha untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Maklumat ini menjadi dasar bagi politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan prinsip "Bebas Aktif", yang berarti Indonesia bebas dalam menentukan kebijakan luar negerinya dan aktif dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain.</p>

Maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 adalah sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Maklumat ini juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip kesetaraan, kemerdekaan, dan non-intervensi. Maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 adalah salah satu dokumen penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maklumat ini juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, serta akan berusaha untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Maklumat ini menjadi dasar bagi politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan prinsip "Bebas Aktif", yang berarti Indonesia bebas dalam menentukan kebijakan luar negerinya dan aktif dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Pada saat sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, ada 2 usulan yaitu Indonesia menjadi negara monarki atau Republik. Tokoh yang mengusulkan bentuk negara Indonesia Republik adalah... A. Ir. Soekarno B. Mr. Achmad Soebardjo C. Dr. Soepomo D. Mohammad Yamin

45

4.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

50

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan