Manakah dari berikut yang dapat dianggap sebagai tindakan afirmatif untuk mengurangi ketimpangan sosial? A.Meningkatkan segregasi B.Memberikan dukungan khusus kepada kelompok yang terpinggirkan C.Memperkuat stereotip sosial D.Menerapkan kebijakan diskriminatif E.Meningkatkan ketidaksetaraan dalam pendidikan

Manakah dari berikut ini yang merupakan faktor pendorong perubahan sosial yang bersifat kultural? * a. Kebutuhan akan bahan-bahan penunjang kehidupan b. Kebutuhan akan struktur politik yang lebih baik c. Penyebaran penyakit d. Globalisasi e. Keterbatasan sumber daya Salah satu faktor pendorong perubahan sosial yang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat adalah: * a. Kemajuan teknologi b. Penurunan kualitas pendidikan c. Dampak luar negeri d. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan e. Keterbatasan sumber daya alam Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? * a. Penyesuaian individu terhadap lingkungan fisik b. Proses peralihan antara kemauan dan keadaan yang dialami sementara c. Perubahan yang hanya terjadi pada individu, bukan pada masyarakat d. Proses yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan pola interaksi dalam masyarakat e. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mempengaruhi struktur sosial Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong perubahan sosial? * a. Gerakan sosial b. Gerakan publik c. Inovasi teknologi d. Kesetiaan terhadap tradisi e. Perubahan demografis Faktor pendorong perubahan sosial yang terkait dengan pertumbuhan populasi dan migrasi adalah: * a. Tradisi budaya b. Kebijakan pemerintah yang tidak fleksibel c. Urbanisasi d. Akulturasi e. Resistensi terhadap modernisasi

1

5.0

Jawaban terverifikasi

1) Apa perbedaan antara minimal usia kerja dan maksimal usia kerja? Jelaskan! (Jika perlu) 2) Perhatikan kutipan berita berikut! Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Hakim konstitusi menyatakan batas usia pelamar kerja tidak termasuk bentuk diskriminasi. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (30/7). Permohonan itu menggugat Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan tiap pemberi kerja bisa merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan kerja. Pemohon mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan sesuai Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Karena itu, kata Arief, syarat seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminatif. "Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003 yang menyatakan, 'setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan'," katanya. Namun, satu hakim konstitusi yaitu M Guntur Hamzah punya pendapat berbeda atau dissenting opinion. Guntur berpendapat bahwa permohonan pemohon mestinya dikabulkan sebagian. Menurut dia, bunyi Pasal 35 Ayat (1) dapat diubah dan ditambahkan, sehingga pemberi kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Guntur menyebut jika dilihat dari segi hukum (sense of legality), pasal yang diuji oleh pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun, jika dilihat dari kacamata keadilan (sense of justice), Guntur melihat norma Pasal 35 Ayat (1) potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Menurut dia, Pasal 35 Ayat (10) sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja. Khususnya, dalam frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan" yang diletakkan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja. Guntur berpandangan persyaratan hendaknya diletakkan pada kualifikasi dan kompetensi, sehingga tak masalah berapapun usia calon pekerja, sepanjang telah memasuki usia kerja dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai formasi atau lowongan pekerjaan dimaksud. Berdasarkan kutipan diatas : • Apa saja penyebab sektor formal hanya dikhususkan anak pemuda usia 18-25 tahun? • Apakah hanya Negara Indonesia saja yang menerapkan batas usia 25 tahun? (Dibandingkan negara lain) Jelaskan situasi! (Jika perlu) • Mengapa batas usia bukan diskriminasi oleh MK dan mengapa batas usia di negara lain cenderung diskriminasi? Jelaskan perbandingannya! (Jika perlu) 3) Apa jadinya kalau batas usia kerja Indonesia dihapus sepenuhnya & merekut tenaga kerja di semua umur? Jelaskan dampaknya!

5

5.0

Jawaban terverifikasi

1) Apa perbedaan antara kebaikan dan keburukan? Sebutkan dan jelaskan : • Beberapa contoh dari kebaikan dan keburukan! • Beberapa contoh dari keburukan dibalas dengan keburukan! • Beberapa contoh dari keburukan dibalas dengan kebaikan! 2) Di sebuah Sekolah Dasar, Si Akbar datang terlambat. Guru killer pun memukul siswa dengan penggaris kayu sampai 10x. Siswa lain hanya ketawa melihat tanpa ada kecurigaan pada situasi ini. Padahal Akbar ini lahir dari keluarga miskin. Setiap hari, Akbar harus membantu orang tua dalam waktu yang sangat banyak. Hari ke dua sampai hari ke lima, guru killer pun terus memukul Akbar sampai 50x. Siswa lain merasa khawatir, bahwa memukul sebanyak ini sangat tidak manusiawi dilakukan. Namun Guru killer tidak habis pikir, kenapa Akbar selalu terlambat sekolah. Setelah lebih dari 5 hari, guru killer mengikuti Akbar yang sedang pulang. Alangkah terkejutnya, bahwa Akbar banyak membantu orang tua kegiatan. Karena Orang tua sudah lansia. Guru killer pun sadar dan menyesal atas perbuatan itu. Tiba-tiba siswa sekelas Akbar datang menghampiri. Siswa lain merasa kaget dan siswa merasa tidak adil dengan guru killer. Keesokan harinya, saat guru killer masuk kelas. Disambut oleh kemarahan siswa lain, karena guru killer dianggap telah mencemarkan nama baik Akbar yang hidup miskin, ditambah lagi siswa mengganggap guru sebagai monster killer dan harus dipukul. Pada akhirnya siswa lain menghajar guru habis-habisan sampai gurunya menangis. Pada saat Akbar terlambat ke kelas melihat siswa lain mengeroyok Guru Killer, Akbar pun merasa bahwa Guru Killer tidak sejahat itu. Berdasarkan cerita diatas, apa dan bagaimana : • Penyebab guru killer tega memukul Akbar tanpa sebab! • Persamaan antara guru killer dan siswa lain terhadap Akbar? • Guru dianggap sebagai monster killer? jelaskan! • Rasanya jika Guru killer dikeroyok sama siswa lain? • Cara mengatasi agar guru killer dan siswa bisa diselesaikan secara damai? Jelaskan kesimpulan! 3) Setelah kejadian nomor dua tadi, para pemimpin negara langsung turun tangan ke sebuah lokasi Sekolah Dasar. Soal kasus siswa lain memukul Guru Killer, gara-gara memukul Akbar dengan alasan terlambat. Padahal Akbar hidup dalam garis kemiskinan. Akibatnya, Guru killer dikenakan sanksi tegas, karena telah membuat Akbar trauma dan siswa lain merasa provokasi. Sanksinya adalah Guru Killer tidak boleh bertemu Akbar di ruang kelas selama 3 bulan dan pengajar guru di kelas Akbar akan diganti oleh kepala sekolah untuk sementara waktu. Guru killer juga mengurangi gaji sebesar 30%/bulan. Bayangkan saja kalau Akbar sampai masuk ke rumah sakit, maka Guru killer bisa dituntut 15 tahun penjara. Berdasarkan diatas : • Apakah sanksi Guru killer dianggap pantas? Jelaskan! (kalau ada) • Mengapa pemimpin negara harus melakukan di Sekolah Dasar untuk menyelamatkan Akbar? • Apa jadinya kalau Guru Killer beneran dibenci oleh satu sekolah dasar dan cenderung dijauhi? Jelaskan! (Jika ada) • Apakah kepemimpinan perlu penanganan medis kepada Akbar? • Tuliskan contoh dari cerita diatas, berdasarkan Keburukan dibalas dengan kebaikan!

2

5.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara & masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa & marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

7

5.0

Jawaban terverifikasi

oleh “Emile Durkheim”. Fakta sosial dapat diartikan sebagai…… A.Tindakan individu yang dilakukan secara spontan B.Cara berpikir,bertindak dan merasakan yang berada di luar individu dan memaksa C.Hasil dari keputusan individu D.Keputusan kelompok yang dipengaruhi oleh individu tertentu E.Kecenderungan alami manusia untuk berprilaku secara bebas tanpa norma

3

0.0

Jawaban terverifikasi