Meilannesia V

01 Mei 2024 12:30

Iklan

Meilannesia V

01 Mei 2024 12:30

Pertanyaan

Jelaskan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin,massa order baru ,massa reformasi

Jelaskan kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin,massa order baru ,massa reformasi 

 

alt

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

11

:

12

:

16

Klaim

9

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Nanda R

Community

02 Mei 2024 05:16

Jawaban terverifikasi

<p>Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh kondisi pasca-perang dan penjajahan kolonial Belanda. Negara baru ini menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi yang mandiri. Pemerintah pertama Indonesia berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi lainnya.</p><p>Selama periode demokrasi liberal, yaitu sekitar tahun 1950-an hingga awal 1960-an, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Terjadi peningkatan produksi pertanian dan industri, serta adanya upaya untuk meningkatkan investasi asing. Namun, stabilitas politik yang kurang menyebabkan beberapa ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi.</p><p>Selama masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Kebijakan ekonomi yang sentralistik dan terpusat pada negara mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, inflasi tinggi, serta kurangnya investasi asing.</p><p>Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia mengalami periode pertumbuhan yang signifikan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang kuat, termasuk pengembangan industri dan pertanian, serta insentif bagi investor, mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada kelompok tertentu menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi ekonomi.</p><p>Masa Reformasi, yang dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, ditandai dengan reformasi politik dan ekonomi. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi. Terjadi liberalisasi ekonomi yang lebih besar, termasuk peningkatan persaingan dan pengurangan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, termasuk ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian politik yang berkelanjutan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh kondisi pasca-perang dan penjajahan kolonial Belanda. Negara baru ini menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi yang mandiri. Pemerintah pertama Indonesia berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi lainnya.

Selama periode demokrasi liberal, yaitu sekitar tahun 1950-an hingga awal 1960-an, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Terjadi peningkatan produksi pertanian dan industri, serta adanya upaya untuk meningkatkan investasi asing. Namun, stabilitas politik yang kurang menyebabkan beberapa ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi.

Selama masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Kebijakan ekonomi yang sentralistik dan terpusat pada negara mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, inflasi tinggi, serta kurangnya investasi asing.

Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia mengalami periode pertumbuhan yang signifikan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang kuat, termasuk pengembangan industri dan pertanian, serta insentif bagi investor, mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada kelompok tertentu menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi ekonomi.

Masa Reformasi, yang dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, ditandai dengan reformasi politik dan ekonomi. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi. Terjadi liberalisasi ekonomi yang lebih besar, termasuk peningkatan persaingan dan pengurangan ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, termasuk ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian politik yang berkelanjutan.

 

 

 


Iklan

Salsabila M

Community

05 Mei 2024 02:36

Jawaban terverifikasi

<p><br>Mari kita lihat perkembangan kehidupan ekonomi Indonesia pada periode yang disebutkan:</p><p><strong>Awal Kemerdekaan (1945-1950an)</strong>:</p><ul><li>Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai tantangan ekonomi, termasuk kondisi infrastruktur yang rusak akibat perang, kekurangan modal, dan sumber daya manusia yang terbatas.</li><li>Pemerintah baru berjuang untuk membangun kembali ekonomi yang hancur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah awal termasuk nasionalisasi perusahaan asing dan perluasan industri dalam negeri.</li><li>Pembangunan ekonomi pada periode ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang tidak stabil, termasuk Perang Kemerdekaan dan konflik regional.</li></ul><p><strong>Demokrasi Liberal (1950an-1960an)</strong>:</p><ul><li>Pada periode ini, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar. Langkah-langkah reformasi ekonomi yang dilakukan termasuk pembentukan Bank Indonesia, Badan Pimpinan Bersama Perusahaan-Perusahaan Perusahaan Perkebunan (Baperki), dan Badan Pimpinan Bersama Perusahaan-Perusahaan Tambang Minyak Indonesia (BPBTM).</li><li>Diperkenalkannya kebijakan pembangunan nasional yang terencana, seperti Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.</li></ul><p><strong>Demokrasi Terpimpin (1966-1998)</strong>:</p><ul><li>Periode ini ditandai dengan kebijakan ekonomi yang lebih terpusat di bawah pemerintah Orde Baru. Langkah-langkah ekonomi yang diambil termasuk pengembangan industri berat, pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar, dan peningkatan investasi asing.</li><li>Pemerintah memainkan peran penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi melalui berbagai proyek pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tertentu.</li><li>Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan selama periode ini, ada juga kritik terhadap ketidakmerataan pembangunan, korupsi, dan penindasan politik yang terjadi.</li></ul><p><strong>Massa Orde Baru (1998-1999)</strong>:</p><ul><li>Kehancuran ekonomi dan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 memicu kerusuhan politik dan sosial di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru runtuh pada tahun 1998.</li><li>Pemerintah reformasi yang baru di bawah Presiden BJ Habibie mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk deregulasi pasar dan privatisasi sektor publik.</li><li>Meskipun beberapa langkah menuju demokrasi dan liberalisasi ekonomi diambil, periode ini masih ditandai dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan.</li></ul><p><strong>Massa Reformasi (2000an-sekarang)</strong>:</p><ul><li>Pada periode ini, Indonesia mengalami reformasi ekonomi yang lebih lanjut, termasuk upaya untuk meningkatkan iklim investasi, mengurangi birokrasi, dan mengembangkan sektor ekonomi baru.</li><li>Pemerintah mengadopsi kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.</li><li>Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk kesenjangan pendapatan yang besar, korupsi, ketidakstabilan politik, dan tantangan lingkungan.</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>


Mari kita lihat perkembangan kehidupan ekonomi Indonesia pada periode yang disebutkan:

Awal Kemerdekaan (1945-1950an):

  • Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai tantangan ekonomi, termasuk kondisi infrastruktur yang rusak akibat perang, kekurangan modal, dan sumber daya manusia yang terbatas.
  • Pemerintah baru berjuang untuk membangun kembali ekonomi yang hancur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah awal termasuk nasionalisasi perusahaan asing dan perluasan industri dalam negeri.
  • Pembangunan ekonomi pada periode ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik yang tidak stabil, termasuk Perang Kemerdekaan dan konflik regional.

Demokrasi Liberal (1950an-1960an):

  • Pada periode ini, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar. Langkah-langkah reformasi ekonomi yang dilakukan termasuk pembentukan Bank Indonesia, Badan Pimpinan Bersama Perusahaan-Perusahaan Perusahaan Perkebunan (Baperki), dan Badan Pimpinan Bersama Perusahaan-Perusahaan Tambang Minyak Indonesia (BPBTM).
  • Diperkenalkannya kebijakan pembangunan nasional yang terencana, seperti Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Demokrasi Terpimpin (1966-1998):

  • Periode ini ditandai dengan kebijakan ekonomi yang lebih terpusat di bawah pemerintah Orde Baru. Langkah-langkah ekonomi yang diambil termasuk pengembangan industri berat, pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar, dan peningkatan investasi asing.
  • Pemerintah memainkan peran penting dalam mengarahkan pembangunan ekonomi melalui berbagai proyek pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tertentu.
  • Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan selama periode ini, ada juga kritik terhadap ketidakmerataan pembangunan, korupsi, dan penindasan politik yang terjadi.

Massa Orde Baru (1998-1999):

  • Kehancuran ekonomi dan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 memicu kerusuhan politik dan sosial di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru runtuh pada tahun 1998.
  • Pemerintah reformasi yang baru di bawah Presiden BJ Habibie mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk deregulasi pasar dan privatisasi sektor publik.
  • Meskipun beberapa langkah menuju demokrasi dan liberalisasi ekonomi diambil, periode ini masih ditandai dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan.

Massa Reformasi (2000an-sekarang):

  • Pada periode ini, Indonesia mengalami reformasi ekonomi yang lebih lanjut, termasuk upaya untuk meningkatkan iklim investasi, mengurangi birokrasi, dan mengembangkan sektor ekonomi baru.
  • Pemerintah mengadopsi kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
  • Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk kesenjangan pendapatan yang besar, korupsi, ketidakstabilan politik, dan tantangan lingkungan.

 

 


 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

jelaskan yang dimaksud dengan demokrasi liberal

1

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

5

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan