Hukum Internasional dapat di gunakan untuk …* Mengatasi adanya Sengketa antara Negara yang satu dengan Negara yang lain Mengeluarkan pendapat dalam pembelaan diri sendiri Melanjutkan pertikaian antara Negara Melakukan perjanjian antara Negara – negara lain Membatasi masuknya di suatu Negara

Bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Uraian di atas menunjukkan negara memiliki kedaulatan .... a. Mutlak b. Tidak terbatas c. Absolut d. Ke dalam

14

5.0

Jawaban terverifikasi

Pembahasan nilai-nilai pancasila dari segi sejarah sangat diperlukan agar.. A. sejarah perjuangan bangsa selalu diingat B. menjadi dasar tindakan kita untuk masa yang akan datang C. dapat membandingkan dengan bangsa lain di dunia D. mengetahui peristiwa penting yang terjadi pada bangsa Indonesia zaman dulu

9

0.0

Jawaban terverifikasi

Indonesia dan Malaysia adalah negara yang mempunyai berbagai kesamaan. Akan tetapi di satu sisi pernah terjadi peristiwa sengketa antara kedua negara. Salah satu sengketa yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia adalah terkait batas wilayah. Beberapa contoh kasus sengketa batas wilaya antara Indonesia dan Malaysia adalah sengketa Blok Ambalat dan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. selain sengketa terkait batas wilayah, sebutkan peristiwa yang pernah terjadi antara dua negara yang berkaitan dengan bidang seni dan budaya? menurut pedapat anda, mengapa hal itu bisa terjadi?Jelaskan!

21

5.0

Jawaban terverifikasi

Sebuah daerah yang dikuasai dan menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan suatu negara adalah.... A. wilayah negara B. daerah negara C. kekuasaan negara D. teritorial negara E. wilayah

17

5.0

Jawaban terverifikasi

Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyeleseian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif dan Presiden...

471

5.0

Jawaban terverifikasi