MUNAWARAH M

10 November 2024 11:58

Iklan

MUNAWARAH M

10 November 2024 11:58

Pertanyaan

Berikut bukan termasuk implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar adalah a. masyarakat memiliki hak penuh menentukan agama atau kepercayaan b. pemerintah tidak campur tangan urusan kepercayaan yang dianut warganya c. masyarakat bebas menyampaikan pendapat dengan sebebas bebasnya d. tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada orang lain e. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

05

:

56

:

37

Klaim

4

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Faustina M

Dijawab 2 hari yang lalu

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban yang bukan termasuk implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar adalah <strong>e. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.</strong><br><br>&nbsp;</p><p>- Konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menjamin setiap individu memiliki hak untuk menentukan agama atau kepercayaan yang dianutnya.&nbsp;<i> (A dan B salah)&nbsp;</i></p><p>&nbsp; &nbsp;- Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh konsep kebebasan pribadi. Masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan pikiran dan ide mereka tanpa takut akan pembalasan atau pembatasan dari pemerintah. <i>(C salah)&nbsp;</i><br>- Tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain merupakan prinsip penting dalam toleransi beragama. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agamanya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.<i> (D salah)&nbsp;</i><br>&nbsp;</p><p>Implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia harus menjamin kebebasan individu dalam menentukan agama, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan kepercayaan warga negara dan tidak boleh membatasi kebebasan beragama.</p>

Jawaban yang bukan termasuk implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar adalah e. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.

 

- Konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menjamin setiap individu memiliki hak untuk menentukan agama atau kepercayaan yang dianutnya.  (A dan B salah) 

   - Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh konsep kebebasan pribadi. Masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan pikiran dan ide mereka tanpa takut akan pembalasan atau pembatasan dari pemerintah. (C salah) 
- Tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain merupakan prinsip penting dalam toleransi beragama. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agamanya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. (D salah) 
 

Implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia harus menjamin kebebasan individu dalam menentukan agama, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan kepercayaan warga negara dan tidak boleh membatasi kebebasan beragama.


Iklan

Rendi R

Community

Dijawab 5 jam yang lalu

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban yang paling tepat adalah:</p><p><strong>E. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.</strong></p><p><strong>Penjelasan:</strong></p><p>Nilai-nilai ideologi yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan keyakinan, menyampaikan pendapat, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan hak asasi mereka.</p><ul><li><strong>Pilihan A, B, C, dan D</strong> semuanya sesuai dengan konsep kebebasan dan hak asasi manusia, karena mencerminkan penghormatan terhadap hak individu tanpa adanya pemaksaan atau campur tangan yang tidak perlu.</li><li><strong>Pilihan E</strong> justru bertentangan dengan prinsip tersebut, karena pembatasan jumlah agama resmi merupakan bentuk intervensi pemerintah yang mengurangi kebebasan individu dalam memilih atau menjalankan kepercayaannya.</li></ul><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Mengatur jumlah agama resmi yang dianut oleh warga negara bertentangan dengan kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan <strong>pilihan E</strong> bukan bagian dari implementasi nilai-nilai ideologi yang berdasarkan konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia.</p>

Jawaban yang paling tepat adalah:

E. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.

Penjelasan:

Nilai-nilai ideologi yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan keyakinan, menyampaikan pendapat, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan hak asasi mereka.

  • Pilihan A, B, C, dan D semuanya sesuai dengan konsep kebebasan dan hak asasi manusia, karena mencerminkan penghormatan terhadap hak individu tanpa adanya pemaksaan atau campur tangan yang tidak perlu.
  • Pilihan E justru bertentangan dengan prinsip tersebut, karena pembatasan jumlah agama resmi merupakan bentuk intervensi pemerintah yang mengurangi kebebasan individu dalam memilih atau menjalankan kepercayaannya.

Kesimpulan:

Mengatur jumlah agama resmi yang dianut oleh warga negara bertentangan dengan kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan pilihan E bukan bagian dari implementasi nilai-nilai ideologi yang berdasarkan konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Makna sila keempat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi hak asasi manusia di Indonesia, adalah... a. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan b. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat c. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat d. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat e. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

5

5.0

Jawaban terverifikasi