MUNAWARAH M

10 November 2024 11:58

Iklan

MUNAWARAH M

10 November 2024 11:58

Pertanyaan

Berikut bukan termasuk implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar adalah a. masyarakat memiliki hak penuh menentukan agama atau kepercayaan b. pemerintah tidak campur tangan urusan kepercayaan yang dianut warganya c. masyarakat bebas menyampaikan pendapat dengan sebebas bebasnya d. tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada orang lain e. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

04

:

27

:

52

Klaim

12

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Faustina M

26 November 2024 00:36

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban yang bukan termasuk implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar adalah <strong>e. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.</strong><br><br>&nbsp;</p><p>- Konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menjamin setiap individu memiliki hak untuk menentukan agama atau kepercayaan yang dianutnya.&nbsp;<i> (A dan B salah)&nbsp;</i></p><p>&nbsp; &nbsp;- Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh konsep kebebasan pribadi. Masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan pikiran dan ide mereka tanpa takut akan pembalasan atau pembatasan dari pemerintah. <i>(C salah)&nbsp;</i><br>- Tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain merupakan prinsip penting dalam toleransi beragama. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agamanya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.<i> (D salah)&nbsp;</i><br>&nbsp;</p><p>Implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia harus menjamin kebebasan individu dalam menentukan agama, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan kepercayaan warga negara dan tidak boleh membatasi kebebasan beragama.</p>

Jawaban yang bukan termasuk implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar adalah e. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.

 

- Konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menjamin setiap individu memiliki hak untuk menentukan agama atau kepercayaan yang dianutnya.  (A dan B salah) 

   - Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh konsep kebebasan pribadi. Masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan pikiran dan ide mereka tanpa takut akan pembalasan atau pembatasan dari pemerintah. (C salah) 
- Tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain merupakan prinsip penting dalam toleransi beragama. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agamanya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. (D salah) 
 

Implementasi nilai-nilai ideologi suatu negara yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia harus menjamin kebebasan individu dalam menentukan agama, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan kepercayaan warga negara dan tidak boleh membatasi kebebasan beragama.


Iklan

Rendi R

Community

27 November 2024 12:51

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban yang paling tepat adalah:</p><p><strong>E. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.</strong></p><p><strong>Penjelasan:</strong></p><p>Nilai-nilai ideologi yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan keyakinan, menyampaikan pendapat, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan hak asasi mereka.</p><ul><li><strong>Pilihan A, B, C, dan D</strong> semuanya sesuai dengan konsep kebebasan dan hak asasi manusia, karena mencerminkan penghormatan terhadap hak individu tanpa adanya pemaksaan atau campur tangan yang tidak perlu.</li><li><strong>Pilihan E</strong> justru bertentangan dengan prinsip tersebut, karena pembatasan jumlah agama resmi merupakan bentuk intervensi pemerintah yang mengurangi kebebasan individu dalam memilih atau menjalankan kepercayaannya.</li></ul><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Mengatur jumlah agama resmi yang dianut oleh warga negara bertentangan dengan kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan <strong>pilihan E</strong> bukan bagian dari implementasi nilai-nilai ideologi yang berdasarkan konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia.</p>

Jawaban yang paling tepat adalah:

E. pemerintah mengatur jumlah agama resmi yang dianut warganya.

Penjelasan:

Nilai-nilai ideologi yang didasarkan pada konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia secara mendasar menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan keyakinan, menyampaikan pendapat, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan hak asasi mereka.

  • Pilihan A, B, C, dan D semuanya sesuai dengan konsep kebebasan dan hak asasi manusia, karena mencerminkan penghormatan terhadap hak individu tanpa adanya pemaksaan atau campur tangan yang tidak perlu.
  • Pilihan E justru bertentangan dengan prinsip tersebut, karena pembatasan jumlah agama resmi merupakan bentuk intervensi pemerintah yang mengurangi kebebasan individu dalam memilih atau menjalankan kepercayaannya.

Kesimpulan:

Mengatur jumlah agama resmi yang dianut oleh warga negara bertentangan dengan kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan pilihan E bukan bagian dari implementasi nilai-nilai ideologi yang berdasarkan konsep kebebasan pribadi dan hak asasi manusia.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Makna sila keempat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi hak asasi manusia di Indonesia, adalah... a. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan b. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat c. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat d. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat e. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

4

5.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

9

5.0

Jawaban terverifikasi