Dari dua

<p><strong>Sistem Parlementer Semu</strong>:</p><ul><li>Indonesia pernah menggunakan sistem ini saat Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).</li><li>Disebut "parlementer semu" karena beberapa alasan:<ol><li>Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen.</li><li>Presiden dan perdana menteri masih merupakan bagian dari pemerintahan, bukan hanya sebagai kepala negara.</li><li>Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen.</li></ol></li></ul><p><strong>Sistem Presidensial</strong>:</p><ul><li>Dilaksanakan di Indonesia pada awal kemerdekaan dan kembali digunakan setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang.</li><li>Ciri-cirinya:<ol><li>Presiden dipilih oleh rakyat menjadi kepala pemerintahan.</li><li>Presiden dan parlemen (DPR) tidak bisa saling menjatuhkan.</li><li>Presiden dan parlemen memiliki tugas masing-masing yang jelas.</li></ol></li></ul>