Amrinatul A

05 Agustus 2024 00:42

Iklan

Amrinatul A

05 Agustus 2024 00:42

Pertanyaan

apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang yang tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007?

apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang yang tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

08

:

10

:

50

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iqbal I

05 Agustus 2024 00:50

Jawaban terverifikasi

<p>Untuk menentukan apakah rencana pembangunan mal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor:</p><p><strong>Prinsip-prinsip Penataan Ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007:</strong></p><ol><li><strong>Keadilan dan Keseimbangan:</strong> Pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat sekitar, lingkungan, dan ekonomi lokal.</li><li><strong>Keberlanjutan:</strong> Pembangunan harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam.</li><li><strong>Keserasian dan Keterpaduan:</strong> Pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku.</li><li><strong>Kepastian Hukum dan Keterbukaan:</strong> Proses perizinan dan pembangunan harus transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li><li><strong>Partisipasi Masyarakat:</strong> Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan.</li></ol><p><strong>Evaluasi Rencana Pembangunan Mal:</strong></p><p>Untuk menilai kesesuaian rencana pembangunan mal, perlu diketahui informasi lebih lanjut mengenai:</p><ul><li><strong>Lokasi:</strong> Di mana mal akan dibangun? Apakah lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan dalam RTRW dan RDTR?</li><li><strong>Dampak Lingkungan:</strong> Apakah sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)? Bagaimana dampak pembangunan terhadap lalu lintas, air, udara, dan lingkungan sekitar?</li><li><strong>Partisipasi Masyarakat:</strong> Apakah masyarakat sekitar sudah dilibatkan dalam proses perencanaan dan dimintai pendapatnya?</li><li><strong>Perizinan:</strong> Apakah semua izin yang diperlukan sudah diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku?</li></ul><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Tanpa informasi lebih lanjut mengenai rencana pembangunan mal tersebut, sulit untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007.</p><p><strong>Rekomendasi:</strong></p><ol><li><strong>Cari Informasi Lebih Lanjut:</strong> Cari tahu informasi detail mengenai rencana pembangunan mal, termasuk lokasi, AMDAL, partisipasi masyarakat, dan perizinan.</li><li><strong>Konsultasi dengan Ahli:</strong> Jika perlu, konsultasikan dengan ahli tata ruang atau pihak berwenang untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat.</li></ol><p>Semoga informasi ini bermanfaat!</p>

Untuk menentukan apakah rencana pembangunan mal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor:

Prinsip-prinsip Penataan Ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007:

  1. Keadilan dan Keseimbangan: Pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat sekitar, lingkungan, dan ekonomi lokal.
  2. Keberlanjutan: Pembangunan harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
  3. Keserasian dan Keterpaduan: Pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku.
  4. Kepastian Hukum dan Keterbukaan: Proses perizinan dan pembangunan harus transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan.

Evaluasi Rencana Pembangunan Mal:

Untuk menilai kesesuaian rencana pembangunan mal, perlu diketahui informasi lebih lanjut mengenai:

  • Lokasi: Di mana mal akan dibangun? Apakah lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan dalam RTRW dan RDTR?
  • Dampak Lingkungan: Apakah sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)? Bagaimana dampak pembangunan terhadap lalu lintas, air, udara, dan lingkungan sekitar?
  • Partisipasi Masyarakat: Apakah masyarakat sekitar sudah dilibatkan dalam proses perencanaan dan dimintai pendapatnya?
  • Perizinan: Apakah semua izin yang diperlukan sudah diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Kesimpulan:

Tanpa informasi lebih lanjut mengenai rencana pembangunan mal tersebut, sulit untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Rekomendasi:

  1. Cari Informasi Lebih Lanjut: Cari tahu informasi detail mengenai rencana pembangunan mal, termasuk lokasi, AMDAL, partisipasi masyarakat, dan perizinan.
  2. Konsultasi dengan Ahli: Jika perlu, konsultasikan dengan ahli tata ruang atau pihak berwenang untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat.

Semoga informasi ini bermanfaat!


Iklan

Kevin L

Gold

05 Agustus 2024 05:44

Jawaban terverifikasi

Penjelasan: Pertanyaan ini menanyakan apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami isi dari UU Nomor 26 Tahun 2007 dan membandingkannya dengan rencana pembangunan mall tersebut. UU Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang penataan ruang, yang meliputi berbagai aspek seperti: * **Prinsip penataan ruang:** UU ini menetapkan prinsip-prinsip penataan ruang yang harus dipenuhi dalam pembangunan, seperti keberlanjutan, keterpaduan, dan keadilan. * **Tata ruang wilayah:** UU ini mengatur tentang tata ruang wilayah, yang meliputi zonasi, penggunaan lahan, dan infrastruktur. * **Perizinan:** UU ini mengatur tentang perizinan pembangunan, yang harus sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007, kita perlu melihat beberapa hal, seperti: * **Lokasi pembangunan:** Apakah lokasi pembangunan mall tersebut sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah? * **Penggunaan lahan:** Apakah penggunaan lahan untuk pembangunan mall tersebut sesuai dengan peruntukannya? * **Infrastruktur:** Apakah rencana pembangunan mall tersebut sudah mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur yang memadai? * **Dampak lingkungan:** Apakah rencana pembangunan mall tersebut sudah mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi? Jika rencana pembangunan mall tersebut memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, maka dapat dikatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan UU tersebut. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian, maka rencana pembangunan mall tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan UU. Jawaban: Untuk memastikan apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap rencana pembangunan tersebut dan membandingkannya dengan ketentuan yang tercantum dalam UU. Analisis tersebut harus mencakup aspek lokasi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan dampak lingkungan.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Eno Bastian: "Selamat slang, Pak." Wakil Perusahaan: "Selamat siang, Mas. Mari, silakan duduk." Eno Bastian: "Terima kasih, Pak." Wakil Perusahaan: "Sebenarnya, apa yang terjadi, Mas?" Eno Bastian: "Begini, Pak. Saya sebagai wakil dari teman-teman buruh PT Sagara Food ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak." Wakil Perusahaan: "Silakan Anda sampaikan." Eno Bastian: "Terima kasih, Pak. Saya sebagai wakil dari teman-teman ingin menanyakan gaji kami sekarang, Pak." Wakil Perusahaan: "Maksud Anda?" Eno Bastian: "Menurut ketetapan gubernur, upah minimal Kabupaten Sukamaju sekarang mencapai Rp2.513.000,00, sedangkan gaji kami sekarang masih Rp2.250.000,00." Wakil Perusahaan: "Maaf, Mas. Biaya produksi awal tahun ini sedang melonjak. Harga kebutuhan pokok makin mahal. Karena itu, perusahaan belum bisa memenuhi permintaan buruh." Eno Bastian: "Akan tetapi, kebutuhan pokok buruh sekarang juga mengalami kenaikan, Pak. Kalau memang pihak perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan kami, terpaksa kami akan melakukan mogok kerja." Wakil Perusahaan: "Tidak bisa begitu. Kita harus mencari jalan tengah dalam mengatasi masalah ini." Eno Bastian: "Kami mohon kebijaksanaan, Bapak." Wakil Perusahaan: "Begini saja. Nanti saya akan berbicara dengan direktur perusahaan. Saya akan menyampaikan permintaan tersebut. Akan tetapi, saya hanya mengusulkan kenaikan upah paling besar menjadi Rp2.350.000,00." Eno Bastian: "Tolonglah, Pak. Kalau bisa, naikkan lebih dari itu. Kami butuh upah standar untuk dapat hidup layak." Wakil Perusahaan: "Baiklah, akan saya usahakan. Sekarang Anda tenangkan teman-teman. Kembalilah bekerja seperti semula." Eno Bastian: "Baiklah, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang." Wakil Perusahaan: "Selamat siang." Tentukan struktur dari teks negosiasi tersebut.

4

5.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

6

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan