apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang yang tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007?

Belajar bareng Champions

Brain Academy Champions

Hanya di Brain Academy

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Iqbal I

05 Agustus 2024 00:50

Jawaban terverifikasi

Untuk menentukan apakah rencana pembangunan mal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor:Prinsip-prinsip Penataan Ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007:<ol><li>Keadilan dan Keseimbangan: Pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat sekitar, lingkungan, dan ekonomi lokal.</li><li>Keberlanjutan: Pembangunan harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam.</li><li>Keserasian dan Keterpaduan: Pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku.</li><li>Kepastian Hukum dan Keterbukaan: Proses perizinan dan pembangunan harus transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li><li>Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan.</li></ol>Evaluasi Rencana Pembangunan Mal:Untuk menilai kesesuaian rencana pembangunan mal, perlu diketahui informasi lebih lanjut mengenai:<ul><li>Lokasi: Di mana mal akan dibangun? Apakah lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan dalam RTRW dan RDTR?</li><li>Dampak Lingkungan: Apakah sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)? Bagaimana dampak pembangunan terhadap lalu lintas, air, udara, dan lingkungan sekitar?</li><li>Partisipasi Masyarakat: Apakah masyarakat sekitar sudah dilibatkan dalam proses perencanaan dan dimintai pendapatnya?</li><li>Perizinan: Apakah semua izin yang diperlukan sudah diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku?</li></ul>Kesimpulan:Tanpa informasi lebih lanjut mengenai rencana pembangunan mal tersebut, sulit untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007.Rekomendasi:<ol><li>Cari Informasi Lebih Lanjut: Cari tahu informasi detail mengenai rencana pembangunan mal, termasuk lokasi, AMDAL, partisipasi masyarakat, dan perizinan.</li><li>Konsultasi dengan Ahli: Jika perlu, konsultasikan dengan ahli tata ruang atau pihak berwenang untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat.</li></ol>Semoga informasi ini bermanfaat!

Untuk menentukan apakah rencana pembangunan mal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor:

Prinsip-prinsip Penataan Ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007:

Keadilan dan Keseimbangan: Pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat sekitar, lingkungan, dan ekonomi lokal.
Keberlanjutan: Pembangunan harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
Keserasian dan Keterpaduan: Pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku.
Kepastian Hukum dan Keterbukaan: Proses perizinan dan pembangunan harus transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan.

Evaluasi Rencana Pembangunan Mal:

Untuk menilai kesesuaian rencana pembangunan mal, perlu diketahui informasi lebih lanjut mengenai:

Lokasi: Di mana mal akan dibangun? Apakah lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan dalam RTRW dan RDTR?
Dampak Lingkungan: Apakah sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)? Bagaimana dampak pembangunan terhadap lalu lintas, air, udara, dan lingkungan sekitar?
Partisipasi Masyarakat: Apakah masyarakat sekitar sudah dilibatkan dalam proses perencanaan dan dimintai pendapatnya?
Perizinan: Apakah semua izin yang diperlukan sudah diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Kesimpulan:

Tanpa informasi lebih lanjut mengenai rencana pembangunan mal tersebut, sulit untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penataan ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Rekomendasi:

Cari Informasi Lebih Lanjut: Cari tahu informasi detail mengenai rencana pembangunan mal, termasuk lokasi, AMDAL, partisipasi masyarakat, dan perizinan.
Konsultasi dengan Ahli: Jika perlu, konsultasikan dengan ahli tata ruang atau pihak berwenang untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat.

Semoga informasi ini bermanfaat!

· 5.0 (1)

Kevin L

Gold

05 Agustus 2024 05:44

Jawaban terverifikasi

Penjelasan: Pertanyaan ini menanyakan apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami isi dari UU Nomor 26 Tahun 2007 dan membandingkannya dengan rencana pembangunan mall tersebut. UU Nomor 26 Tahun 2007 mengatur tentang penataan ruang, yang meliputi berbagai aspek seperti: * Prinsip penataan ruang: UU ini menetapkan prinsip-prinsip penataan ruang yang harus dipenuhi dalam pembangunan, seperti keberlanjutan, keterpaduan, dan keadilan. * Tata ruang wilayah: UU ini mengatur tentang tata ruang wilayah, yang meliputi zonasi, penggunaan lahan, dan infrastruktur. * Perizinan: UU ini mengatur tentang perizinan pembangunan, yang harus sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007, kita perlu melihat beberapa hal, seperti: * Lokasi pembangunan: Apakah lokasi pembangunan mall tersebut sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah? * Penggunaan lahan: Apakah penggunaan lahan untuk pembangunan mall tersebut sesuai dengan peruntukannya? * Infrastruktur: Apakah rencana pembangunan mall tersebut sudah mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur yang memadai? * Dampak lingkungan: Apakah rencana pembangunan mall tersebut sudah mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi? Jika rencana pembangunan mall tersebut memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, maka dapat dikatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan UU tersebut. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian, maka rencana pembangunan mall tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan UU. Jawaban: Untuk memastikan apakah rencana pembangunan mall tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap rencana pembangunan tersebut dan membandingkannya dengan ketentuan yang tercantum dalam UU. Analisis tersebut harus mencakup aspek lokasi, penggunaan lahan, infrastruktur, dan dampak lingkungan.

· 0.0 (0)

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

Yah, akses pembahasan gratismu habis

atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi di sektor budidaya perikanan air tawar yaitu bandeng dan udang. Dengan potensi yang dimiliki wilayah tersebut memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha umkm di bidang kuliner pengelolaan perikanan seperti usaha bandeng presto dan bandeng asap yang biasanya dijadikan oleh-oleh makanan khas Sidoarjo. Dari fenomena tersebut, maka sesuai dengan aliran paham geografi .... a. Determinisme b. Sosial c. Fisik d. Posibilisme

5.0

Jawaban terverifikasi

Sebuah perusahaan dalam kegiatan jual beli memonopoli barang tersebut. Selain itu barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam proses penjualannya perusahaan tersebut menjual dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat yang membutuhkan mendapatkan barang tersebut. Penjelasan diatas merupakan perilaku yang...... a. Sesuai dengan pancasila di bidang sosial b. Sesuai dengan pancasila di bidang eknomi c. Tidak Sesuai dengan pancasila di bidang sosial d. Tidak Sesuai dengan pancasila di bidang ekonomi

0.0

Jawaban terverifikasi

Pada era orde Baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Akan tetapi sejak tahun 1971 sampai 1997 tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari tiga puluh tahun Presiden Suharto menjadi pemimpin di Indonesia tanpa sekali pun ada pergantian. Masa orde Baru tersebut tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok tertentu tu saja serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap Pancasila sila A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

0.0

Jawaban terverifikasi

sebutkan hal hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang

5.0

Jawaban terverifikasi

Seorang pejuang kemerdekaan sedang mengibarkan bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2024. Dia memiliki 17 bendera Merah dan 8 bendera Putih. Dia ingin menyusun bendera-bendera tersebut dalam satu baris panjang di mana tidak ada dua bendera Putih yang berdampingan. Berapa banyak cara yang mungkin untuk menyusun bendera-bendera tersebut? Jelaskan jawabanmu dan jangan lupa di akhir jawabanmu berikan ucapanmu untuk Ulang Tahun Indonesia yang ke-79 ini ya Petunjuk: Untuk menjawabnya, pertimbangkan bahwa setelah meletakkan semua bendera Merah, kita akan memiliki ruang-ruang di antara mereka (termasuk di ujung kiri dan kanan) untuk meletakkan bendera Putih. Kamu perlu menghitung berapa banyak cara untuk memilih 8 ruang dari total ruang yang tersedia. Merdeka! 🎉

3.0

Jawaban terverifikasi