Apa jawabannya?...

Question

Apa jawabannya?

Tyrannosaurus T · Accepted Answer

Jawaban yang benar adalah: E. bawah tidak boleh melanggar peraturan di atasnya.

Penjelasan

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022). Hierarki ini menyatakan bahwa peraturan di tingkat lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Makna Hierarki

Aturan di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Contoh: Peraturan Daerah tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
Setiap peraturan harus mematuhi asas keteraturan hukum. Tujuannya adalah menjaga kepastian hukum dan keselarasan antara berbagai tingkat peraturan.

Opsi lainnya tidak benar karena:

A. bawah mendasari peraturan di atasnya: Salah, karena yang mendasari adalah peraturan di atas.
B. bawah mengikat peraturan di atasnya: Salah, peraturan bawah tidak bisa mengatur yang di atas.
C. atas boleh dilanggar peraturan di bawahnya: Salah, karena aturan di atas bersifat mengikat.
D. atas boleh dibolak-balik sesuai keinginan: Salah, karena hierarki bersifat tetap dan tidak boleh diubah sembarangan.

Kesimpulan

Hierarki hukum memastikan kepatuhan dan hubungan yang terstruktur antara berbagai tingkat aturan, sehingga peraturan di bawah harus tunduk pada peraturan di atasnya.

Putu N · Accepted Answer

Jawaban yang benar adalah: e. Bawah tidak boleh melanggar peraturan di atasnya.

Penjelasan:

Hierarki peraturan perundang-undangan berarti ada tingkatan dalam sistem hukum. Peraturan yang berada di bawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peratursn yang berada di atasnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam sistem hukum.

Contoh hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011:

UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)

Apa jawabannya?

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?