Roboguru
SD
SMP
SMA
UTBK/SNBT

UTBK/SNBT Bahasa Indonesia: Pertanyaan, Jawaban, Latihan Soal & Pembahasan

Urutkan

Fadelia B

22 Mei 2022 10:21

Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin perhutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah karena berakhir dalam 1 sampai 2 bulan mendatang. " Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Covervancy Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata. ltu bisa makin parah ketika hutan hujan tropis tidak dikelola dengan baik. Di hutan, masih terjadi tumpah tindih perizinan, pembalakan liar dan konflik sosial. Di sektor perikanan tangkap, pencurian, dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. Selama ini perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemerintah merespons kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehut anan di hutan alam primer dan gambut sejak 2011 dan yang akan berakhir Mei 2015 yang lalu. November 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir pada April 2015. "Moratorium kehutanan belum dilakukan secara efektif. Namun, sayang kalau moratorium dihentikan, mengingat usahanya sudah sangat besar," kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. Ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan dengan memperkuat aturan main. ltu bisa dilakukan dengan meningkatkan penegakan hukum serta meninjau izin-izin dengan tata ruang maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) . Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26 sampai 41 persen. "Moratorium adalah kesempatan, pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah," katanya. Di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia, Peter Mous mengatakan, langkah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi Pudjiastuti sukses membawa efek kejut. "Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi, kemudian harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih," katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratorium kapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu. lstilah emisi pada teks di atas sama artinya dengan .... (A) pancaran (B) gas buang (C) perusakan (D) perpaduan (E) pencemaran

9

1

Jawaban terverifikasi

Rini P

22 Mei 2022 10:21

Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin perhutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah karena berakhir dalam 1 sampai 2 bulan mendatang. " Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Covervancy Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata. ltu bisa makin parah ketika hutan hujan tropis tidak dikelola dengan baik. Di hutan, masih terjadi tumpah tindih perizinan, pembalakan liar dan konflik sosial. Di sektor perikanan tangkap, pencurian, dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. Selama ini perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemerintah merespons kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehut anan di hutan alam primer dan gambut sejak 2011 dan yang akan berakhir Mei 2015 yang lalu. November 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir pada April 2015. "Moratorium kehutanan belum dilakukan secara efektif. Namun, sayang kalau moratorium dihentikan, mengingat usahanya sudah sangat besar," kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. Ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan dengan memperkuat aturan main. ltu bisa dilakukan dengan meningkatkan penegakan hukum serta meninjau izin-izin dengan tata ruang maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) . Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26 sampai 41 persen. "Moratorium adalah kesempatan, pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah," katanya. Di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia, Peter Mous mengatakan, langkah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi Pudjiastuti sukses membawa efek kejut. "Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi, kemudian harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih," katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratorium kapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu. Hal yang dapat disimpulkan dari teks di atas adalah ... (A) Perlu metode yang efektif yang tak keras, sebagai lanjutan dari moratorium . (B) Perlu cara untuk mengatasi kerusakan hutan dan peningkatan citra pemerintah . (C) Moratorium izin perikanan lautdan izin kehutanan akan berakhir dalam dua bulan mendatang. (D) Perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan dan izin kehutanan perlu diperbaiki. (E) Hasil negosi a si global dan Konferensi PBB untuk Perubahan lklim (UNFCCC) Indonesia berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi 26 sampai 41 persen.

1

1

Jawaban terverifikasi

Andy D

22 Mei 2022 10:21

Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin perhutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah karena berakhir dalam 1 sampai 2 bulan mendatang. " Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global," kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Covervancy Indonesia di Jakarta. Saat ini, ancaman global perubahan iklim nyata. ltu bisa makin parah ketika hutan hujan tropis tidak dikelola dengan baik. Di hutan, masih terjadi tumpah tindih perizinan, pembalakan liar dan konflik sosial. Di sektor perikanan tangkap, pencurian, dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. Selama ini perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemerintah merespons kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehut anan di hutan alam primer dan gambut sejak 2011 dan yang akan berakhir Mei 2015 yang lalu. November 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir pada April 2015. "Moratorium kehutanan belum dilakukan secara efektif. Namun, sayang kalau moratorium dihentikan, mengingat usahanya sudah sangat besar," kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. Ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan dengan memperkuat aturan main. ltu bisa dilakukan dengan meningkatkan penegakan hukum serta meninjau izin-izin dengan tata ruang maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) . Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26 sampai 41 persen. "Moratorium adalah kesempatan, pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah," katanya. Di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia, Peter Mous mengatakan, langkah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi Pudjiastuti sukses membawa efek kejut. "Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi, kemudian harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih," katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratorium kapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah ... (A) Moratorium dibutuhkan untuk melindungi sumber daya laut dan hutan. (B) Perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan untuk berbagai belahan dunia. (C) Ancaman global perubahan iklim akan makin parah jika hutan tropis Indonesia dikelola dengan baik. (D) Sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia belum dimanfaatkan secara berkelanjutan . (E) Kebijakan moratorium merupakan respons pemerintah karena sumber daya laut dan hutan belum dimanfaatkan secara berkelanjutan.

11

1

Jawaban terverifikasi

Juliana I

22 Mei 2022 10:21

Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah makin menipis. ltu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan makin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, Dadang Hermawan, adalah mengoptimalkan pemanfaatan air .hujan. Sayangnya, air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi buah simalakama. "Saat kemarau, masyarakat teriak-teriak kekurangan air. Ketika musim hujan datang, masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran," katanya. Hal itu bisa terjadi, kata dia, lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya.ltu pula yang mengakibatkan resapan airtidak berfungsi secara optimal. Dadang memaparkan, sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. "Saat ini, 70 persen air hujan itu tergenang dipermukaan sebelum dialirkan ke laut. Otomatis, hanya 30 persen yang meresap," terangnya. Padahal, idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan akan lebih baik jika air hujan terse but bisa ditampung. Salah satu langkah yang bisa diambil, menurutnya, adalah pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan (sumur imbuhan), warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi, pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan oleh tiap anggota masyarakat. Dadang berharap, penggunaan air tanah secara besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat pakar yang dikutip pada bahan bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya ... (A) mengandalkan normalisasi fungsi hutan (B) memerlukan cam pur tangan pemerintah (C) merupakan kegiatan yang dapat dilakukan (D) membutuhkan upaya keras warga masyarakat (E) mudah dilakukan dan dikoordinasikan oleh instansi terkait

1

1

Jawaban terverifikasi

Fadelia B

22 Mei 2022 10:21

Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah makin menipis. ltu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan makin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, Dadang Hermawan, adalah mengoptimalkan pemanfaatan air .hujan. Sayangnya, air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi buah simalakama. "Saat kemarau, masyarakat teriak-teriak kekurangan air. Ketika musim hujan datang, masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran," katanya. Hal itu bisa terjadi, kata dia, lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya.ltu pula yang mengakibatkan resapan airtidak berfungsi secara optimal. Dadang memaparkan, sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. "Saat ini, 70 persen air hujan itu tergenang dipermukaan sebelum dialirkan ke laut. Otomatis, hanya 30 persen yang meresap," terangnya. Padahal, idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan akan lebih baik jika air hujan terse but bisa ditampung. Salah satu langkah yang bisa diambil, menurutnya, adalah pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan (sumur imbuhan), warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi, pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan oleh tiap anggota masyarakat. Dadang berharap, penggunaan air tanah secara besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Judul yang tepat menggambarkan pesan dalam teks di atas adalah ... (A) Membudayakan Hemat Air (B) Kelebihan dan Kelemahan Resapan Air (C) Hujan Kebanjiran, Kemarau Kekeringan (D) Mengoptimalkan Pemanfaatan Air Hujan (E) Kebutuhan Warga Masyarakat Akan Air Bersih

4

1

Jawaban terverifikasi

Rini P

22 Mei 2022 10:21

Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah makin menipis. ltu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan makin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, Dadang Hermawan, adalah mengoptimalkan pemanfaatan air .hujan. Sayangnya, air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi buah simalakama. "Saat kemarau, masyarakat teriak-teriak kekurangan air. Ketika musim hujan datang, masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran," katanya. Hal itu bisa terjadi, kata dia, lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya.ltu pula yang mengakibatkan resapan airtidak berfungsi secara optimal. Dadang memaparkan, sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. "Saat ini, 70 persen air hujan itu tergenang dipermukaan sebelum dialirkan ke laut. Otomatis, hanya 30 persen yang meresap," terangnya. Padahal, idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan akan lebih baik jika air hujan terse but bisa ditampung. Salah satu langkah yang bisa diambil, menurutnya, adalah pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan (sumur imbuhan), warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi, pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan oleh tiap anggota masyarakat. Dadang berharap, penggunaan air tanah secara besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal adalah ... (A) krisis air berkepanjangan (B) alih fungsi hutan makin marak (C) penampungan air hujan yang tidak dilakukan (D) tidak adanya cadangan air oleh warga masyarakat (E) kebiasaan masyarakat yang boros menggunakan air

6

1

Jawaban terverifikasi

Andy D

22 Mei 2022 10:21

Kebutuhan air akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, ironisnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi malah makin menipis. ltu berarti bahwa suatu saat nanti penduduk Indonesia akan makin sulit mendapatkan air bersih. Solusinya menurut mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, Dadang Hermawan, adalah mengoptimalkan pemanfaatan air .hujan. Sayangnya, air hujan yang semestinya bisa menjadi solusi malah menjelma menjadi buah simalakama. "Saat kemarau, masyarakat teriak-teriak kekurangan air. Ketika musim hujan datang, masyarakat juga teriak-teriak karena kebanjiran," katanya. Hal itu bisa terjadi, kata dia, lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya.ltu pula yang mengakibatkan resapan airtidak berfungsi secara optimal. Dadang memaparkan, sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. "Saat ini, 70 persen air hujan itu tergenang dipermukaan sebelum dialirkan ke laut. Otomatis, hanya 30 persen yang meresap," terangnya. Padahal, idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan akan lebih baik jika air hujan terse but bisa ditampung. Salah satu langkah yang bisa diambil, menurutnya, adalah pembuatan sumur imbuhan atau retensi. Dengan pengelolaan yang maksimal, air hujan bisa meringankan krisis air di Indonesia. Menurut pengamat lingkungan ini, dengan membuat penampungan air hujan (sumur imbuhan), warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi, pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan oleh tiap anggota masyarakat. Dadang berharap, penggunaan air tanah secara besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Pernyataan yang tepat mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua adalah ... (A) Air bersih dibutuhkan dalam situasi kemarau. (B) Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih. (C) Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkanya air bersih. (D) Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. (E) Ketersediaan air seringkali tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana.

1

1

Jawaban terverifikasi

Juliana I

22 Mei 2022 10:21

Dalam sejarah pemilu-pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidakjarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah. Masih sangat jarang yang mencoba menghubungkan atau mengkaitkan tingkat partisipasi pemilih dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Karena secara teoretik maupun praksis, hubungan antara besar dan kecilnya tingkat partisipasi dapat saja berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan proses pemilu dan hasil pemilu. Hal itu biasanya ditunjukkan pada perilaku pemilih, bahwa tingkat partisipasi pemilih yang besar atau rendah tergantung dari siapa yang memilih, apakah pemilih yang sudah rasional memberikan pilihan-pilihan atas dasar pertimbangan tertentu, ataukah pemilih yang lebih didominasi oleh mobilisasi, insentif tertentu atau kepentingan-kepentingan sesaat lainnya yang lebih besar. lsu-isu tersebut berkaitan sekurang-kurangnya dengan faktor-faktor apa yang melatarbelangi mereka untuk hadir pada bilik suara. Kajian semacam itu umumnya dikembangkan dari pemilu ke pemilu, dapat berupa kajian kualitatif maupun kuantitatif (surveil untuk menggamarkan faktor-faktor apa yang menyebabkan pemilih hadir atau tidak hadir di bilik suara. Studi mengenai partsipasi pemilih selain dapat memberi gambaran perilaku pemilih juga dapat mengilustrasikan perbedaan angka partisipasi dari satu tempat dan tempat lain, serta dapat memberikan pemetaan tingkat rata-rata pemilu dari satu waktu dengan waktu lainnya. Dalam konteks itu, kajian penjajakan ini ingin melihat tingkat partisipasi dari Pilegdan Pilpres 2014. Salah satu urgensi kajian ini adalah ingin menjawab asumsi-asumsi dasar yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak mengenai tingkat partisipasi pemilih pada pemilu di Indonesia. Harapannya dapat mengambarkan fakta empiris bagaimana partisipasi pemilih yang sebenarnya dan mengapa hal seperti itu terjadi. Dari 136.801.359 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk memilih Anggota DPR pada Pileg 2014 yang lalu, tingkat partisipasi tertinggi terjadi di Papua yang mencapai 92 persendan yang paling rendah adalah DKI Jakarta. Tingginya angka partisipasi di Papua salah satunya disebabkan oleh sistem noken yang tetap digunakan di Papua, bukan prinsip one person one vote (opovov). Sementara angka partisipasi PiIpres 2014, angka partisipasi tingkat nasional lebih rendah dari angka partisipasi Pileg 2014, sekitar 69,58 persen. Angka partisipasi ini juga meleset dari target KPU sebesar 75 persen. Data yang diolah oleh tim peneliti juga menunjukkan tingkat partisipasi PiIpres di sejumlah provinsi juga lebih rendah dengan tingkat partisipasi Pileg 2014. Kecuali untuk kasus DKI Jakarta, di mana tingkat partisipasi pada Pilpres 2014 justru lebih tinggi daripada angka partisipasi pemilih pada Pileg 2014, di mana rata-rata tingkat partisipasinya di atas 7Q-75 persen. Berdasarkan Grafik 2.2, provinsi dengan partisipasi partisipasi pilpres tertinggi adalah ... (A) luar negeri (B) Kepulauan Riau (C) DKI Jakarta (D) Papua (E) Sumatra Barat

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Fadelia B

22 Mei 2022 10:20

Dalam sejarah pemilu-pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidakjarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah. Masih sangat jarang yang mencoba menghubungkan atau mengkaitkan tingkat partisipasi pemilih dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Karena secara teoretik maupun praksis, hubungan antara besar dan kecilnya tingkat partisipasi dapat saja berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan proses pemilu dan hasil pemilu. Hal itu biasanya ditunjukkan pada perilaku pemilih, bahwa tingkat partisipasi pemilih yang besar atau rendah tergantung dari siapa yang memilih, apakah pemilih yang sudah rasional memberikan pilihan-pilihan atas dasar pertimbangan tertentu, ataukah pemilih yang lebih didominasi oleh mobilisasi, insentif tertentu atau kepentingan-kepentingan sesaat lainnya yang lebih besar. lsu-isu tersebut berkaitan sekurang-kurangnya dengan faktor-faktor apa yang melatarbelangi mereka untuk hadir pada bilik suara. Kajian semacam itu umumnya dikembangkan dari pemilu ke pemilu, dapat berupa kajian kualitatif maupun kuantitatif (surveil untuk menggamarkan faktor-faktor apa yang menyebabkan pemilih hadir atau tidak hadir di bilik suara. Studi mengenai partsipasi pemilih selain dapat memberi gambaran perilaku pemilih juga dapat mengilustrasikan perbedaan angka partisipasi dari satu tempat dan tempat lain, serta dapat memberikan pemetaan tingkat rata-rata pemilu dari satu waktu dengan waktu lainnya. Dalam konteks itu, kajian penjajakan ini ingin melihat tingkat partisipasi dari Pilegdan Pilpres 2014. Salah satu urgensi kajian ini adalah ingin menjawab asumsi-asumsi dasar yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak mengenai tingkat partisipasi pemilih pada pemilu di Indonesia. Harapannya dapat mengambarkan fakta empiris bagaimana partisipasi pemilih yang sebenarnya dan mengapa hal seperti itu terjadi. Dari 136.801.359 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk memilih Anggota DPR pada Pileg 2014 yang lalu, tingkat partisipasi tertinggi terjadi di Papua yang mencapai 92 persendan yang paling rendah adalah DKI Jakarta. Tingginya angka partisipasi di Papua salah satunya disebabkan oleh sistem noken yang tetap digunakan di Papua, bukan prinsip one person one vote (opovov). Sementara angka partisipasi PiIpres 2014, angka partisipasi tingkat nasional lebih rendah dari angka partisipasi Pileg 2014, sekitar 69,58 persen. Angka partisipasi ini juga meleset dari target KPU sebesar 75 persen. Data yang diolah oleh tim peneliti juga menunjukkan tingkat partisipasi PiIpres di sejumlah provinsi juga lebih rendah dengan tingkat partisipasi Pileg 2014. Kecuali untuk kasus DKI Jakarta, di mana tingkat partisipasi pada Pilpres 2014 justru lebih tinggi daripada angka partisipasi pemilih pada Pileg 2014, di mana rata-rata tingkat partisipasinya di atas 7Q-75 persen. Berdasarkan Grafik 2.2, provinsi dengan partisipasi pilpres terendah adalah ... (A) luar negeri (B) Kepulauan Riau (C) DKI Jakarta (D) Papua (E) Sumatra Barat

alt

2

1

Jawaban terverifikasi

Rini P

22 Mei 2022 10:20

Dalam sejarah pemilu-pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidakjarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah. Masih sangat jarang yang mencoba menghubungkan atau mengkaitkan tingkat partisipasi pemilih dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Karena secara teoretik maupun praksis, hubungan antara besar dan kecilnya tingkat partisipasi dapat saja berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan proses pemilu dan hasil pemilu. Hal itu biasanya ditunjukkan pada perilaku pemilih, bahwa tingkat partisipasi pemilih yang besar atau rendah tergantung dari siapa yang memilih, apakah pemilih yang sudah rasional memberikan pilihan-pilihan atas dasar pertimbangan tertentu, ataukah pemilih yang lebih didominasi oleh mobilisasi, insentif tertentu atau kepentingan-kepentingan sesaat lainnya yang lebih besar. lsu-isu tersebut berkaitan sekurang-kurangnya dengan faktor-faktor apa yang melatarbelangi mereka untuk hadir pada bilik suara. Kajian semacam itu umumnya dikembangkan dari pemilu ke pemilu, dapat berupa kajian kualitatif maupun kuantitatif (surveil untuk menggamarkan faktor-faktor apa yang menyebabkan pemilih hadir atau tidak hadir di bilik suara. Studi mengenai partsipasi pemilih selain dapat memberi gambaran perilaku pemilih juga dapat mengilustrasikan perbedaan angka partisipasi dari satu tempat dan tempat lain, serta dapat memberikan pemetaan tingkat rata-rata pemilu dari satu waktu dengan waktu lainnya. Dalam konteks itu, kajian penjajakan ini ingin melihat tingkat partisipasi dari Pilegdan Pilpres 2014. Salah satu urgensi kajian ini adalah ingin menjawab asumsi-asumsi dasar yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak mengenai tingkat partisipasi pemilih pada pemilu di Indonesia. Harapannya dapat mengambarkan fakta empiris bagaimana partisipasi pemilih yang sebenarnya dan mengapa hal seperti itu terjadi. Dari 136.801.359 jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya untuk memilih Anggota DPR pada Pileg 2014 yang lalu, tingkat partisipasi tertinggi terjadi di Papua yang mencapai 92 persendan yang paling rendah adalah DKI Jakarta. Tingginya angka partisipasi di Papua salah satunya disebabkan oleh sistem noken yang tetap digunakan di Papua, bukan prinsip one person one vote (opovov). Sementara angka partisipasi PiIpres 2014, angka partisipasi tingkat nasional lebih rendah dari angka partisipasi Pileg 2014, sekitar 69,58 persen. Angka partisipasi ini juga meleset dari target KPU sebesar 75 persen. Data yang diolah oleh tim peneliti juga menunjukkan tingkat partisipasi PiIpres di sejumlah provinsi juga lebih rendah dengan tingkat partisipasi Pileg 2014. Kecuali untuk kasus DKI Jakarta, di mana tingkat partisipasi pada Pilpres 2014 justru lebih tinggi daripada angka partisipasi pemilih pada Pileg 2014, di mana rata-rata tingkat partisipasinya di atas 7Q-75 persen. Berdasarkan Grafik 2. 1, provinsi yang berada di bawah rata-rata meliputi, kecuali ... (A) DKI Jakarta (B) Kalimantan Timur (C) Kepulauan Riau (D) Sumatra Barat (E) Sumatra Selatan

alt

6

1

Jawaban terverifikasi
1923924925
Ruangguru

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Download di Google Play

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Bantuan & Panduan

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia