Pertanyaan

Untuk mencegah terjadinya praktik kekuasaan absolut dalam pelaksanaan pemerintahan, di awal-awal merdeka Pemerintah Indonesia sedianya sudah berupaya keras untuk mencegah terjadinya politik kesewenang-wenangan antara lain dengan …. Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Maklumat Pemerintah 3 November 1945 Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945 Maklumat Pemerintah 14 November 1945

Untuk mencegah terjadinya praktik kekuasaan absolut dalam pelaksanaan pemerintahan, di awal-awal merdeka Pemerintah Indonesia sedianya sudah berupaya keras untuk mencegah terjadinya politik kesewenang-wenangan antara lain dengan …. $\;\;$

Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Maklumat Pemerintah 3 November 1945
Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945

1, 2, dan 4
1, 3, dan 5
2, 4, dan 3
2, 4, dan 1
3, 1, dan 2

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah B.

Pembahasan

Untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan politik, di awal merdeka pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945 bahwa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif,Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik, dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Secara historis, di awal merdeka inilah wujud dari komitmen politik pemerintah dalam mencegah terjadinya kesewenang-wenangan politik atau praktik kekuasaan absolut. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan politik, di awal merdeka pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945 bahwa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik, dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Secara historis, di awal merdeka inilah wujud dari komitmen politik pemerintah dalam mencegah terjadinya kesewenang-wenangan politik atau praktik kekuasaan absolut.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

5.0 (2 rating)

Pertanyaan serupa

Perhatikan teks berikut! Perdana Menteri Sutan Sjahrir Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin Perdana Menteri Moh. Hatta Perdana Menteri Abdul Halim Perdana Menteri Moh. Natsir Perda...

0.0

Jawaban terverifikasi

Demokrasi terpimpin adalah sebuah ikhtiar politik yang harus diambil oleh Presiden Soekarno. Tujuan penerapan sistem demokrasi terpimpin adalah …. Mengembalikan stabilitas politik nasional Me...

4.0

Jawaban terverifikasi

Demokrasi terpimpin adalah sebuah ikhtiar politik yang harus diambil oleh Presiden Soekarno. Tujuan penerapan sistem demokrasi terpimpin adalah …. Mengembalikan stabilitas politik nasional Me...

4.0

Jawaban terverifikasi

Demokrasi Liberal berlangsung pada periode ….

0.0

Jawaban terverifikasi

Upaya pembebasan Irian Barat ditempuh pemerintah melalui dua jalur, yaitu melalui diplomasi dan aksi militer. Cara militer yang dipiliholeh pemerintah dilakukan dengan membentuk….

2.5

Jawaban terverifikasi