Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki wewenang dalam hal ….

Pembahasan

Ketentuan Pasal 7 Undang-undang OJK menyatakan bahwa: Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), OJK mempunyai wewenang: 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi : Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; Sistem informasi debitur; Pengujian kredit ( credit testing ); dan Standar akuntansi bank; 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : Manajemen risiko; Tata kelola bank; Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan Pemeriksaan bank.