Tax amnesty merupakan bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan. SEBAB Tarif uang tebusan tax amnesty berkisar 0,5% sampai dengan 10%. Pilihlah:

Pembahasan

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar: 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar: 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 milyar pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar: 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10 milyar dalam Surat Pernyataan atau 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10 milyar dalam Surat Pernyataan.