Berfokus pada ekonomi
Tingkat inflasi menurun, dan mata uang nasional, rupiah, stabil, manufaktur berkembang pesat, dan produksi minyak meningkat. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui Repelita.
Sentralisasi pemerintahan
Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah.
Pembangunan di segala bidang
Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik sebagai prioritas. Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.
Pembatasan politik
Pemilu 1971 diikuti oleh sembilan partai politik dan satu golongan karya, sementara pada Pemilu tahun 1977 hanya diikuti dua parpol (PDI dan PPP) serta satu golongan karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Dikarenakan anggapan pemerintah bahwa kekacauan Orde Lama disebabkan oleh suburnya ideologi yang merongrong Pancasila itu sendiri. Pembagian tiga kekuatan ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik, meskipun pada prakteknya menggembosi pilihan politik yang justru menguatkan Golkar. Pemerintah orde baru menerapkan kebijakan NKK/ BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun kedalam politik praktis.
Dengan demikian, pokok kebijakan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik, ekonomi dan pembangunan nasional