Pertanyaan

Salah satu isi dari Piagam Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan dua negara bagian dari RIS adalah....

penerapan kembali UUD 1945
Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden
Dewan Menteri harus bersifat parlementer
otonomi daerah bagi bekas negara RIS

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

M. El

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapailah kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan dua negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, yaitu Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Kesepakatan tersebut bernama “Piagam Persetujuan” yang berisi tentang : Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya. Dewan Menteri harus bersifat parlementer. Presiden dijabat oleh Presiden Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut. Pembentukan sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut.

Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapailah kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan dua negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, yaitu Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Kesepakatan tersebut bernama “Piagam Persetujuan” yang berisi tentang :

Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya.
Dewan Menteri harus bersifat parlementer.
Presiden dijabat oleh Presiden Soekarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut.
Pembentukan sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut.