Iklan

Iklan

Pertanyaan

Salah satu dampak positif pelaksanaan Politik Etis yang dilakukan oleh Belanda yang mendorong lahirnya pergerakan Nasional adalah ...

Salah satu dampak positif pelaksanaan Politik Etis yang dilakukan oleh Belanda yang mendorong lahirnya pergerakan Nasional adalah ...

Iklan

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

dampak positif pelaksanaan politik etis yang dilakukan oleh Belanda yang mendorong lahirnya pergerakan Nasional adalah lahirnya kaum-kaum terpelajar. Kaum terpelajar tersebut yang kemudian melakukan perjuangan melalui cara organisasi pada masa pergerakan. Lahirnya kaum terpelajar ini adalah dampak dari adanya kebijakan edukasi di politik etis.

 dampak positif pelaksanaan politik etis yang dilakukan oleh Belanda yang mendorong lahirnya pergerakan Nasional adalah lahirnya kaum-kaum terpelajar. Kaum terpelajar tersebut yang kemudian melakukan perjuangan melalui cara organisasi pada masa pergerakan. Lahirnya kaum terpelajar ini adalah dampak dari adanya kebijakan edukasi di politik etis. 

Iklan

Pembahasan

Kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Balas budi ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan pemerintah kolonial karena penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda. Terutama sejak diterapkannya Tanam Paksa pada tahun 1830, penduduk Hindia Belanda mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina I menyatakan bahwa pemerintah kolonial perlu membayar hutang kepada Hindia Belanda. Salah satu kebijakan dari politik etis yang memberikan dampak positif dalam pergerakan nasional adalah edukasi. Kebijakan edukasi dimaksudkan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat pribumi, meskipun belum dapat disetarakan dengan sekolah-sekolah orang Eropa. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan untuk kepentingan Hindia Belanda kedepannya. Kebijakan ini memunculkan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh pribumi antara lain sebagai berikut. Hollandsche Inlandsche School (HIS), sekolah dasar untuk masyarakat pribumi. Europesche Lager School (ELS), sekolah dasar untuk anak Eropa dan pembesar pribumi. Hogare Burgerlijke School (HBS), sekolah menengah yang diperuntukkan bagi lulusan ELS Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sekolah menengah bagi lulusan HIS. Algemeene Middlebare School (AMS), sekolah menengah atas bagi lulusan HBS maupun MULO School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), sekolah pendidikan dokter Jawa. Recht Hoge School (Hukum), Landbouw School (Pertanian), Technik Hoghe School (Teknik) Sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi ini melahirkan penduduk yang berpendidikan dan lahirnya kaum-kaum terpelajar. Pada kelanjutannya kalangan terdidik ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mereka yang memilih untuk memperjuangkan keadilan masyarakat dan memimpin pergerakan nasional melalui organisasi dan parlemen. Sementara kalangan kedua adalah mereka yang menjadi ambtenaar atau pegawai pemerintah. Kalangan kedua ini memanfaatkan pendidikannya untuk memperbaiki nasib dan memperoleh posisi-posisi strategis. Dengan demikiandampak positif pelaksanaan politik etis yang dilakukan oleh Belanda yang mendorong lahirnya pergerakan Nasional adalah lahirnya kaum-kaum terpelajar. Kaum terpelajar tersebut yang kemudian melakukan perjuangan melalui cara organisasi pada masa pergerakan. Lahirnya kaum terpelajar ini adalah dampak dari adanya kebijakan edukasi di politik etis.

Kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh C. Th. van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Balas budi ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan pemerintah kolonial karena penderitaan yang terjadi di Hindia Belanda. Terutama sejak diterapkannya Tanam Paksa pada tahun 1830, penduduk Hindia Belanda mengalami penderitaan yang luar biasa. Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina I menyatakan bahwa pemerintah kolonial perlu membayar hutang kepada Hindia Belanda. Salah satu kebijakan dari politik etis yang memberikan dampak positif dalam pergerakan nasional adalah edukasi. 

Kebijakan edukasi dimaksudkan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat pribumi, meskipun belum dapat disetarakan dengan sekolah-sekolah orang Eropa. Kebijakan ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan untuk kepentingan Hindia Belanda kedepannya. Kebijakan ini memunculkan sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh pribumi antara lain sebagai berikut.

  1. Hollandsche Inlandsche School (HIS), sekolah dasar untuk masyarakat pribumi.
  2. Europesche Lager School (ELS), sekolah dasar untuk anak Eropa dan pembesar pribumi.
  3. Hogare Burgerlijke School (HBS), sekolah menengah yang diperuntukkan bagi lulusan ELS
  4. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sekolah menengah bagi lulusan HIS.
  5. Algemeene Middlebare School (AMS), sekolah menengah atas bagi lulusan HBS maupun MULO
  6. School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), sekolah pendidikan dokter Jawa.
  7. Recht Hoge School (Hukum), Landbouw School (Pertanian), Technik Hoghe School (Teknik)

Sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi ini melahirkan penduduk yang berpendidikan dan lahirnya kaum-kaum terpelajar. Pada kelanjutannya kalangan terdidik ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mereka yang memilih untuk memperjuangkan keadilan masyarakat dan memimpin pergerakan nasional melalui organisasi dan parlemen. Sementara kalangan kedua adalah mereka yang menjadi ambtenaar atau pegawai pemerintah. Kalangan kedua ini memanfaatkan pendidikannya untuk memperbaiki nasib dan memperoleh posisi-posisi strategis. 

Dengan demikian dampak positif pelaksanaan politik etis yang dilakukan oleh Belanda yang mendorong lahirnya pergerakan Nasional adalah lahirnya kaum-kaum terpelajar. Kaum terpelajar tersebut yang kemudian melakukan perjuangan melalui cara organisasi pada masa pergerakan. Lahirnya kaum terpelajar ini adalah dampak dari adanya kebijakan edukasi di politik etis. 

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

105

Erna Erna

Pembahasan lengkap banget Mudah dimengerti Makasih ❤️ Ini yang aku cari!

Aisyah Saila Mardhiyah

Makasih ❤️

apriani ukago

Bantu banget Makasih ❤️

Kireyna Dani Putri

Makasih ❤️ Bantu banget

Iklan

Iklan

Pertanyaan serupa

Perhatikan pernyataan berikut! Munculnya golongan intelektual pada abad XX di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik etis. Menurut Anda, benar atau salah pernyataan tersebut? Je...

58

4.5

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

info@ruangguru.com

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia