Salah satu agenda reformasi adalah menumpas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jelaskan upaya Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mewujudkan agenda tersebut!

Pembahasan

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002 yang terkait dengan penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalahpembentukan suatu badan pemberantas korupsi. Badan tersebut adalah KPK atau yang biasa dikenal sebagai Komisi Pemberentasan Korupsi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati berusaha memberantas korupsi dengan mendirikan KPK karena menurut beliau dibutuhkan badan khusus yang menyelidiki kasus-kasus korupsi selain dari Kepolisian dan Kejaksaan. Pada tanggal 27 Desember 2002, Megawati membubuhkan persetujuan dan mengesahkan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga inilah ujung tombak dan harapan bangsa ini untuk penghapusan penyimpangan kekuasaan dalam bentuk penjarahan sumber daya publik oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan kapital. Setahun kemudian KPK resmi terbentuk. Beberapa fungsi dari KPK antara lain adalah melakukan pemberantasan tindak korupsi dan melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi tindakan korupsi. Selain itu KPK juga bertugas untuk menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap suatu tindakan korupsi. Selain itu,untuk menunjang aktivitas KPK, pemerintahan Presiden Megawati juga membentuk Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) melalui Keppres No.59 Tahun 2004. Jadi, salah satu upaya Presiden Megawati untuk menumpas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dengan mendirikan KPK dan TIPIKOR.