Roboguru

Pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa amandemen UUD 1945. Sebutkan!

Pertanyaan

Pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa amandemen UUD 1945. Sebutkan!

Pembahasan Video:

Pembahasan Soal:

Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berikut ini daftar amandemen UUD 1945:

  1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 perubahan pertama UUD 1945
  2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945
  3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001 perubahan sidang ketiga UUD 1945
  4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan yang terakhir perubahan keempat UUD 1945

Presiden Megawati menjabat menjadi presiden sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 sehingga terjadi dua kali amandemen UUD 1945 ketika beliau menjabat.

Dengan demikian ada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri terjadi dua amandemen UUD 1945, yakni, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

C. Susilo

Terakhir diupdate 29 April 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Perhatikan keterangan-keterangan berikut! Mengakui agama Konghucu. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengadakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Melakukan penjadwa...

Pembahasan Soal:

Selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, Megawati banyak melakukan perubahan yang menjadi awal dari sebuah pondasi politik indonesia, yaitu kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang kesemuanya hampir fokus dalam hal perpolitikan. Salah satunya adalah stabilitas nasional dengan langkah yang paling konsen adalah Pemberantasan Korupsi dengan dibentuknya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mengesahkan beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk mengawal setiap kebijakan negara. Pada masa pemerintahannya pula untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan umum legislatif dengan sistem terbuka serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Di bidang ekonomi, Megawati melakukan banyak lobi terhadap negara-negara donor serta lembaga-lembaga keuangan global untuk melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri. Jadi jawabannya adalah C.

0

Roboguru

Presiden Megawati Soekarnoputri berusaha menyelesaikan masalah konflik Aceh yang berlangsung sejak lama. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan ....

Pembahasan Soal:

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik yang menyita perhatian publik, salah satunya konflik Aceh. Salah satu upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meredam konflik di Aceh adalah melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Presiden Megawati Soekarnoputri berdialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat Aceh dan berpidato di halaman masjid raya Baiturrahman Banda Aceh dan menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A.

0

Roboguru

Sejak menjabat sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri melakukan reformasi dalam bidang hukum, khususnya pencegahan korupsi. Langkah Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi kasus korupsi di I...

Pembahasan Soal:

Megawati Soekarno Putri merupakan presiden Indonesia sejak 23 Juli 2001-20 Oktober 2004. Melalui Tap. MPR No. III/MPR/2001 melanjutkan sisa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid. Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai presiden setelah K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikannya dari jabatannya sebagai presiden karena dianggap telah melanggar haluan negara, tidak hadir dalam memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR dan penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 22 Juli 2001 mengenai pembekuan DPR dan MPR.

Setelah menjabat sebagai presiden, Megawati mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan, salah satuna di bidang hukum melalui kabinet gotong royong dalam menghapus KKN karena kasus KKN Orde Baru belum tuntas, ditambah kasus KKN masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Adapun langkah yang dilakukan adalah membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi pada Desember 2003 melalui Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Akan tetapi pembentukan ini menuai kritik karena sebelumnya telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), keberadaan dua komisi tersebut tersebut ini tumpang tindih dan Kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal.


Dengan demikian, jawaban yang paling benar adalah Bundefined

0

Roboguru

Sejak menjabat sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri melakukan reformasi dalam bidang hukum, khususnya pencegahan korupsi langkah Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi kasus korupsi di In...

Pembahasan Soal:

Megawati Soekarnoputri adalah presiden kelima yang pernah menjabat di Indonesia sekaligus menjadi presiden wanita pertama. Masa pemerintahannya berlangsung sejak 23 Juli 2001-20 Oktober 2004 dengan didampingi Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.

Pemerintahan Presiden Megawati berusaha untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi. Hal ini terlihat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 2002. Pembentukan KPK ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B.

0

Roboguru

Reformasi melahirkan lembaga baru seperti...

Pembahasan Soal:

Era reformasi membawa perubahan mendasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu semakin dianutnya asas transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks negara Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru tersebut bisa dikenal dengan istilah lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Salah satu lembaga negara bantu yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu agenda penting dalam pembenahan sistem tata pemerintahan di Indonesia. Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintah yang bersih dari korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab kepada rakyat serta untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang bebas dari korupsi, didorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. 

Dengan demikian, reformasi melahirkan lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada masa pemerintahan presiden Megawati.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved