Perhatikan kebijakan berikut! Memisahkan Polri dari tubuh TNI. Memberi pengakuan terhadap agama Konghucu. Membebaskan tahanan politik. Mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Melaksanakan referendum di Timor Timur. Kebijakan politik yang diterapkan pada masa Kabinet Persatuan Nasional ditunjukkan oleh angka ....

Pembahasan

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Dalam upayanya untuk merubah segala hal yang diskriminatif dan otoriter yang merupakan peninggalan Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid merumuskan beberapa kebijakan, diantaranya: pengakuan eksistensi agama Kong Hu Chu, untuk menghargai pluralitas/keragaman dan menjunjung tinggi toleransi penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, untuk menghadapi tuntutan mengenai referendum Irian Jaya memisahkan kepolisian dari ABRI, sehingga tidak ada lagi entitas tunggal dan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam keamanan dan ABRI sebagai penjaga pertahanan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.