Iklan

Pertanyaan

Perhatikan kebijakan berikut! Memisahkan Polri dari tubuh TNI. Memberi pengakuan terhadap agama Konghucu. Membebaskan tahanan politik. Mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Melaksanakan referendum di Timor Timur. Kebijakan politik yang diterapkan pada masa Kabinet Persatuan Nasional ditunjukkan oleh angka ....

Perhatikan kebijakan berikut!

  1. Memisahkan Polri dari tubuh TNI.
  2. Memberi pengakuan terhadap agama Konghucu.
  3. Membebaskan tahanan politik.
  4. Mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua.
  5. Melaksanakan referendum di Timor Timur.

Kebijakan politik yang diterapkan pada masa Kabinet Persatuan Nasional ditunjukkan oleh angka ....

  1. 1), 2), dan 3)

  2. 1), 2), dan 4)

  3. 2), 3), dan 4)

  4. 2), 3), dan 5)

  5. 3), 4), dan 5)

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

19

:

33

:

17

Klaim

Iklan

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Pembahasan
lock

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Dalam upayanya untuk merubah segala hal yang diskriminatif dan otoriter yang merupakan peninggalan Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid merumuskan beberapa kebijakan, diantaranya: pengakuan eksistensi agama Kong Hu Chu, untuk menghargai pluralitas/keragaman dan menjunjung tinggi toleransi penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, untuk menghadapi tuntutan mengenai referendum Irian Jaya memisahkan kepolisian dari ABRI, sehingga tidak ada lagi entitas tunggal dan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam keamanan dan ABRI sebagai penjaga pertahanan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 Juli 2001. Dalam upayanya untuk merubah segala hal yang diskriminatif dan otoriter yang merupakan peninggalan Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid merumuskan beberapa kebijakan, diantaranya:

  1. pengakuan eksistensi agama Kong Hu Chu, untuk menghargai pluralitas/keragaman dan menjunjung tinggi toleransi
  2. penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, untuk menghadapi tuntutan mengenai referendum Irian Jaya
  3. memisahkan kepolisian dari ABRI, sehingga tidak ada lagi entitas tunggal dan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam keamanan dan ABRI sebagai penjaga pertahanan.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

 

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

3

Nathaniel Ricardo

Pembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Bantu banget Mudah dimengerti Makasih ❤️

alissa i

Ini yang aku cari!

Iklan

Pertanyaan serupa

Presiden Abdurrahman Wahid menghapus Departemen Penerangan. Penghapusan departemen tersebut dilakukan karena dianggap ...

4

4.8

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia