Iklan

Pertanyaan

Identifikasikan pemerintahan Abdurrahman pada sistem politik dalam negeri ...

Identifikasikan pemerintahan Abdurrahman pada sistem politik dalam negeri ...

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

18

:

42

:

18

Klaim

Iklan

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

sistem politik dalam negeri pada masa Presiden Abdurrahman ialah membubarkan departemen penerangan dan sosial, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua, menghapus diskriminasi etnis Tionghoa, memberantas KKN, mencabut larangan terhadap PKI, dan membekukan MPR dan DPR.

sistem politik dalam negeri pada masa Presiden Abdurrahman ialah membubarkan departemen penerangan dan sosial, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua, menghapus diskriminasi etnis Tionghoa, memberantas KKN, mencabut larangan terhadap PKI, dan membekukan MPR dan DPR.

Pembahasan

Pembahasan
lock

DR. (H.C) K. H Abdurrahman Wahid dikenal daengan nama Gusdur, adalah presiden ke-4 Republik Indonesia yang menggantikan B.J Habibie pada tahun 1999-2001 . Beliau lahir di Jombang, pada 7 September 1940-30 Desember 2009 (69 tahun) yang merupakan mantan ketua badan eksekutif Nahdlatul Ulama (NU) dan mendirikan PKB. Pada masa pemerintahannya ia melakukan beberapa kebijakan politik, yaitu membubarkan Departemen Penerangan, karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Membubarkan Departemen Sosial, karena dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Mencabut peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Membekukan MPR dan DPR. Dengan demikian sistem politik dalam negeri pada masa Presiden Abdurrahman ialah membubarkan departemen penerangan dan sosial, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua, menghapus diskriminasi etnis Tionghoa, memberantas KKN, mencabut larangan terhadap PKI, dan membekukan MPR dan DPR.

DR. (H.C) K. H Abdurrahman Wahid   dikenal daengan nama Gusdur, adalah presiden ke-4 Republik Indonesia yang menggantikan B.J Habibie pada tahun 1999-2001 . Beliau lahir di Jombang, pada 7 September 1940-30 Desember 2009 (69 tahun) yang  merupakan mantan ketua badan eksekutif Nahdlatul Ulama (NU) dan mendirikan PKB. Pada masa pemerintahannya ia melakukan beberapa kebijakan politik, yaitu  membubarkan Departemen Penerangan, karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Membubarkan Departemen Sosial, karena dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Mencabut peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Membekukan MPR dan DPR.

Dengan demikian sistem politik dalam negeri pada masa Presiden Abdurrahman ialah membubarkan departemen penerangan dan sosial, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua, menghapus diskriminasi etnis Tionghoa, memberantas KKN, mencabut larangan terhadap PKI, dan membekukan MPR dan DPR.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

1

Iklan

Pertanyaan serupa

Presiden Abdurrahman Wahid menghapus Departemen Penerangan. Penghapusan departemen tersebut dilakukan karena dianggap ...

9

4.8

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2025 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia