Penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa telah menguntungkan penguasa pribumi. Alasannya ....

Pembahasan

Sistem tanam paksa merupakan kebijakan pemerintah Belanda yang dicetuskan oleh Van den Bosch. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian negeri Belanda serta mendapat keuntungan besar dengan melakukan penanaman tanaman yang laku di pasar internasional. Kebijakan tersebut selanjutnya mulai berlaku pada 1830, ketika Van den Bosch menjabat sebagai Gubernur Jenderal. Kebijakan tanam paksa memiliki sejumlah ketentuan yang sebenarnya tidak terlalu membebani rakyat pribumi. Namun, dalam perkembangannya terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap sistem tanam paksa sehingga menyebabkan kehancuran perekonomian serta penderitaan bagi rakyat pribumi. Penyelewengan dalam kebijakan tanam paksa yakni tanah yang harus diserahkan rakyat melebihi dari ketentuan 1/5, tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak, jika terjadi gagal panen akibat bencana alam tetap menjadi tanggung jawab petani, rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun, dan kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak ternyata tidak dikembalikan. Penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa juga tidak terlepas dari kerakusan penguasa pribumi dalam mengincar cultuur procenten (bonus) yang besar. Untuk mendapatkan bonus tersebut, para penguasa pribumi memaksa petani untuk menanam tanaman yang diwajibkan dalam tanam paksa sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, penyelewengan tanam paksa yang menguntungkan penguasa pribumi adalah adanya cultuur procenten (bonus), dimana penguasa pribumimemaksa petani untuk menanam tanaman yang diwajibkan dalam tanam paksa sebanyak-banyaknya.