Antara ketentuan pokok sistem tanam paksa dengan pelaksanaanya adalah…

Pembahasan

Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van Den Bosch (1830-1833). Kebijakan Sistem Tanam Paksa ini dicetuskan pada 1830 atau ketika van Den Bosch mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan sistem tanam paksa adalah untuk mendapatkan komoditas-komoditas ekspor yang berlaku di pasaran dunia. Untuk mendukung kelancaran sistem ini, lahan yang dipakai adalah lahan milik masyarakat bumiputra. Adapun tenaga kerja yang digunakan adalah masyarakat pedesaan di Pulau Jawa yang dibujuk, bahkan dipaksa oleh para penguasa (lokal) desa mereka. Adapun ketentuan-ketentuan dari sistem tanam paksa di antaranya adalah. Petani di Hindia Belanda yang memiliki tanah, wajib menyediakan ⅕ atau 20% dari tanah mereka untuk ditanami tanaman laku ekspor yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa tanaman laku ekspor yang sedang menjadi primadona di masa tersebut adalah teh, kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil panen tersebut akan dibayar dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda dan akan diekspor ke Eropa. Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman laku ekspor akan dibebaskan dari pajak karena sudah dianggap sebagai pengganti alat pembayaran pajak. Petani di Hindia Belanda yang tidak memiliki tanah diwajibkan mengganti bentuk pajak dengan bekerja selama 66 hari atau ⅓ dari setahun di perkebunan pemerintah Hindia Belanda. Waktu pengerjaan tanaman laku ekspor hanya berlangsung selama kurang lebih tiga bulan sejak awal pengerjaan. Bila ada kelebihan hasil dari produksi tanaman laku ekspor yang berada di luar ketentuan pemerintah Hindia Belanda, maka hasil tersebut akan diserahkan pada masyarakat Hindia Belanda. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau tanaman terserang hama akan ditanggung pemerintah Hindia Belanda. Pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman cultuurstelsel dilakukan atau disampaikan melalui para kepala desa Namun, pada praktiknya, cultuurstelsel ini mengalami banyak penyimpangan dan membuat masyarakat Hindia Belanda semakin sengsara. Seluruh wilayah pertanian pada akhirnya wajib ditanami tanaman laku ekspor dan para petani yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja selama setahun penuh. Sementara dalam proses panen, pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak mengembalikan kelebihan hasil panen dan kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab para petani. Ironisnya, berbagai penyimpangan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda saja, tetapi juga oleh para bupati dan pejabat desa yang bertugas mengawasi pelaksanaan Tanam Paksa. Mereka sengaja melakukan penyimpangan demi mendapatkan bonus persentase penjualan tanaman ekspor, yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan terstruktur di Hindia Belanda. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah A.