Penghapusan tanam paksa di Hindia-Belanda pada 1860-an hingga 1870 ditandai dengan...

Pembahasan

Undang-undang Agraria 1870 (Agrarische Wet 1870)adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda (nama Indonesia saat dijajah Belanda) pada tahun 1870, di masa Menteri Kolonial Belanda,Engelbertus de Waal. Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain: Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah. Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Terlibatnya pihak swasta dalam proses pengolahan tanah di Hindia-Belanda ini sekaligus mengakhiri kebijakan tanam paksa. Dengan demikian,jawaban yang tepat adalah B.