Pemilu kedua bangsa Indonesia diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, yang berarti 4 tahun setelah Suharto menjabat sebagai presiden. Secara umum, pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Sukarno. Namun demikian, pada pemilu 1971 terdapat perbedaan dalam hal pembagian kursi. Menurut analisismu, undang-undang yang mendasari sistem pembagian kursi pada pemilu tahun 1971 adalah ...

Pembahasan

Pemilu kedua bangsa Indonesia diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, yang berarti 4 tahun setelah Suharto menjabat sebagai Presiden. Secara umum, pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Sukarno. Menjelang pemilu tahun 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang pemilu dan UU No. 16 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang dilakukan pada pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Adapun sistem pemilu yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional dan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Dewan Konstituante. Dengan sistem ini, wilayah negara RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Irian Barat dimasukkan sebagai daerah pemilihan ke-16. Hal ini berbeda dengan pemilu 1971 yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar. Semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D.