Pertanyaan

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya untuk memberantas KKN merupakan salah satu fokus kebijakan. Hal ini direalisasikan dengan mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kebijakan Presiden Megawati ini merupakan tindak lanjut dari keadaan pada masa sebelumnya, yaitu ….

KPK dianggap perlu sebagai wadah aspirasi masyarakat
pada masa Orde Baru korupsi bukan merupakan agenda utama yang menjadi fokus pemerintah
Orde Baru lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan politik
terjadinya banyak kerusuhan pada masa sebelumnya mengakibatkan penanganan berbagai kasus korupsi menjadi lambat
penanganan kasus korupsi belum maksimal karena tidak adanya keseimbangan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah E.

jawaban yang tepat adalah E. space

Pembahasan

Upaya memberantas KKN pada masa pemerintahan Presiden Megawati dilakukan dengan dikeluarkannya UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu UU No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini dikeluarkan karena perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. Hal ini dilakukan karena di masa sebelumnya penanganan kasus-kasus korupsi belum ditangani dengan maksimal. Selain itu juga tidak disertai dengan keseimbangan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga proses hukum berjalan sangat lambat. Jadi, jawaban yang tepat adalah E.

Upaya memberantas KKN pada masa pemerintahan Presiden Megawati dilakukan dengan dikeluarkannya UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu UU No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini dikeluarkan karena perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. Hal ini dilakukan karena di masa sebelumnya penanganan kasus-kasus korupsi belum ditangani dengan maksimal. Selain itu juga tidak disertai dengan keseimbangan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga proses hukum berjalan sangat lambat.

Jadi, jawaban yang tepat adalah E. space

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

0.0 (0 rating)

Pertanyaan serupa

Pemilu kedua bangsa Indonesia diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, yang berarti 4 tahun setelah Suharto menjabat sebagai presiden. Secara umum, pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian kurang ...

0.0

Jawaban terverifikasi

0.0

Jawaban terverifikasi

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi konflik Poso adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2005 yang terdiri dari ....

0.0

Jawaban terverifikasi

Perhatikan gambar berikut! Analisis situasi yang terjadi pada gambar di atas adalah…

5.0

Jawaban terverifikasi

Nama kabinet di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah .…

5.0