Pemerintah pendudukan Jepang dibayangi kekhawatiran terhadap sikap organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia yang radikal dan nonkooperatif. Jelaskan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Jepang untuk membatasi ruang gerak berbagai organisasi tersebut.

Pembahasan

Sebelum masa pendudukan Jepang di Indonesia. yaitu masa kolonialisme Belanda, sudah banyak berdiri organisasi-organisasi pergerakan nasional. Beberapa diantaranya cenderung bersikap non kooperatif seperti Sarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partindo, dan lain-lain. Organisasi tersebut memiliki bersifat radikal yang tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Untuk itu, pada saat Jepang menancapkan kedudukannya di Indonesia, Jepang mengambil langkah tegas dengan membubarkan seluruh organisasi pergerakan, kecuali MIAI. Majelis Islam A’la Indonesia tetap dipertahankan karena anti Barat sehingga dianggap sevisi dengan pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Gerakan 3A, PUTERA, PETA, dan Jawa Hokokai dengan bertujuan untuk memperkuat kedudukannya. Dengan demikian, kebijakan Jepang untuk menghindari bayang-bayang organisasi pergerakan radikal dan non kooperatif adalah melarang semua kegiatan politik dan segala bentuk perkumpulan termasuk organisasi pergerakan.