Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang pendirian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Mengapa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diperlukan?

Pembahasan

Komisi Penyiaran Indonesia(disingkatKPI) adalah sebuah lembaga independen diIndonesiayang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun2002berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publikharus dikelola oleh sebuah badan independenyang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Dengan demikian, KPI diperlukan sebagai pengelola sistem penyiaran untuk publikdigunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan semangat untuk menguatkan entitas lokaldalam semangat otonomi daerah.