Pertanyaan

Pada masa Demokrasi Terpimpin, bangsa Indonesia pernah mencoba menerapkan sistem pemerintahan baru hingga muncul berbagai kebijakan yang mengarah pada sistem autokrasi. Berikut kebijakan yang mengarah pada sistem autokrasi adalah ...

pelaksanaan kebijakan penyederhanaan partai politik, terutama yang kontra terhadap pemerintah
peran sentral presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dan lembaga negara
sistem politik yang tidak seimbang setelah diadopsinya Nasakom dalam ranah lebih luas
munculnya peran asing, seperti Uni Soviet dalam arah politik luar negeri Indonesia
dominasi partai-partai di parlemen dalam setiap kebijakan baru

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah B.

Pembahasan

Autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan multak pada diri seseorang. Pada masa Demokrasi Terpimpin, sistem autokrasi semakin menguat diterapkan oleh Presiden Sukarno selepas dirinya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden sebagai lembaga eksekutif melakukan berbagai penyimpangan konstitusi negara yang tercantum dalam UUD 1945. Penyimpangan yang dilakukan, yaitu membubarkan MPR dan DPR dan menggantikannya dengan MPRS dan DPR-GR. Kebijakan ini bertentangan dengan UUD 1945 karena kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif tidak dapat membawahi lembaga tertinggi negara seperti MPR dan presiden tidak dapat membubarkan DPR. Hal tersebutmenimbulkan kekuasaan tertinggi hanya dipegang oleh presiden dan menimbulkan pemerintahan yang otoritarian. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan multak pada diri seseorang. Pada masa Demokrasi Terpimpin, sistem autokrasi semakin menguat diterapkan oleh Presiden Sukarno selepas dirinya mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Presiden sebagai lembaga eksekutif melakukan berbagai penyimpangan konstitusi negara yang tercantum dalam UUD 1945. Penyimpangan yang dilakukan, yaitu membubarkan MPR dan DPR dan menggantikannya dengan MPRS dan DPR-GR. Kebijakan ini bertentangan dengan UUD 1945 karena kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif tidak dapat membawahi lembaga tertinggi negara seperti MPR dan presiden tidak dapat membubarkan DPR. Hal tersebut menimbulkan kekuasaan tertinggi hanya dipegang oleh presiden dan menimbulkan pemerintahan yang otoritarian.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

141

4.6 (3 rating)

nabila hani wulandari

Makasih ❤️

Pertanyaan serupa

Politik mercusuar diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Mengapa Presiden Sukarno memberlakukan politik tersebut?

357

4.6

Jawaban terverifikasi

Jelaskan yang dimaksud dengan konsep demokrasi terpimpin dan dampak penerapannya terhadap bidang politik di Indonesia.

5.0

Jawaban terverifikasi

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! Bertujuan memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Kedudukan seluruh lembaga negara ditetapkan di bawah presiden. Seluruh unsur kehidupan berbangsa ...

277

4.6

Jawaban terverifikasi

Ajaran Resopim pada masa demokrasi terpimpin bertujuan untuk ….

587

4.6

Jawaban terverifikasi

Pada masa kepemimpinan Sukarno terutama saat Indonesia menganut demokrasi terpimpin, ia mengganti DPR hasil pemilu tahun 1955 menjadi DPR-GR. Berikut ini yang merupakan salah satu alasan yang menyebab...

163

4.2

Jawaban terverifikasi