Pada masa Demokrasi Liberal perhatian pemerintah Indonesia terhadap pendidikan masih rendah. Indikator yang mendukung pernyataan tersebut adalah.....

Pembahasan

Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono. Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Adapun Kebijakan Pendidikan pada masa Demokrasi Liberal diantara adalah diterapkannya desentralisasi pendidikan, dimana pendidikan jenjang SMA sederajat menjadai tangung jawab pemerintah pusat, sedangkan jenjang SMP kebawah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu masa demokrasi liberal juga berfokus pada pembangunan perguruan tinggi, dan diharapkan tiap daerah mempunyai perguruan tinggi. Namun, untuk anggaran pendidikanpada masa demokrasi liberal sangat sedikit, karena hanya sebanyak 5,1 % dari APBN, bahkan hal ini sangat jauh dari anggaran pendidikan yang dikeluarkan pada masa kolonial yang mencapai 9,3% dari APBN. Maka, jawabannya adalah C.