Pada 1870, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria. Undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memperbaiki sistem pertahanan di Hindia Belanda. Akan tetapi, pada kenyataannya undang-undang tersebut justru merugikan rakyat pribumi karena ...

Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah A.

Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: 

Dikarenakan banyaknya kritik yang dilontarkan oleh kaum liberal, sistem tanam paksa mulai dihapuskan. Sistem ini digantikan oleh Undang-Undang Agraria yang dijalankan pada 1870. Undang-Undang Agraria mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Didalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain sebagai berikut.

1. Tanah di negeri jajahan Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah.
2. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.
3. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintahan. 

Berdasarkan peraturan tersebut, ternyata Undang-Undang Agraria mendorong eksploitasi tanah yang diserahkan kepada pihak swasta atau pihak pribadi. Salah satu pengusaha swasta terkenal pada masa ini adalah Karel Boscha yang memiliki lahan perkebunan teh Lembang dan Pangalengan.