Mengapa pemerintahan Orde Baru dicap sebagai rezim otoriter?

Pembahasan

Pemerintahan pada masa Orde Baru sering dimaknai sebagai rezim otoriter karena kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemimpin negara (presiden). Selain itu, kepemimpinan yang terpusat ini berlangsung selama 32 tahun tanpa pergantian kepemimpinan. Kondisi ini diperparah dengan pembatasan atas segala bentuk aspirasi masyarakat karena dianggap meresahkan dan mengganggu kestabilan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan saat itu. Presiden memiliki kendali penuh atas terselenggaranya kehidupan berbangsa bernegara.Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri. Tidak hanya itu, pada masa Orde Baru, terjadi penyimpangan terhadap butir-butir Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman serta dasar negara. Penyimpangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pancasila disalah gunakan sebagai simbol kekuasaan. Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga kelanggengan masa jabatan pada Orde Baru dapat dilegitimasi. Nilai – nilai Pancasila menjadi kabur karena banyak praktek yang menyimpang diklaim sebagai fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap juga menentang Pancasila. Hanya orang – orang terdekat Soeharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila. Kelompok – kelompok minoritas disingkirkan dengan menggunakan Fungsi Pancasila sebagai alasannya. Dengan demikian, pemerintahan Orde Baru dicap sebagai rezim otoriter karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh presiden dalam mengatur pemerintahan, hingga melakukan berbagai penyimpangan terhadap butir-butir Pancasila yang menguntungkan presiden.