Selama masa Orde Baru lembaga kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hakim sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan ...

Pembahasan

Di masa Orde Baru, ketua Mahkamah Agung disejajarkan dengan Menteri. Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970, sistem dua atap dalam pengelolaan pengadilan masih dipertahankan. Akibatnya, seorang hakim menggantungkan dirinya ( dependent ) kepada dua lembaga, yaitu pemerintah dan Mahkamah Agung. Selain itu, Presiden dapat melakukan intervensi dalam urusan pengadilan. Padahal, kemandirian kekuasaan kehakiman harusnya telah dijamin oleh UUD 1945. Namun kenyataannya, jaminan undang-undang dasar tersebut diabaikan karena dominasi cabang kekuasaan negara lainnya. Kondisi tersebut menyebabkanahli hukum mendesak pemerintah Orde Baru mengganti sistem hukum baru sesuai UUD 1945. Pada Era Reformasi, dilakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan termasuk sistem peradilan. Hal ini tercermin dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu, harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan UU No 35 Tahun 1999. Proses menjadi sempurna dengan lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.