MengapaDwifungsi ABRI menyebabkan pergantian jabatan strategis dalam pemerintahan dilakukan secara tertutup?

Pembahasan

Dwifungsi ABRI adalah konsep dan kebijakan politik yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki dua tugas atau dua peran yaitu, menjaga keamanan dan ketertiban negara (hankam) dan memegang kekuasaan dan mengatur negara (sospol). Pelaksanaan Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru ini menempatakan militer di posisi- posisi strategis dalam pemerintahan, baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Adapun keistimewaan tersebut diantara: ABRI diberi kompensasi jatah satu fraksi di DPR/MPR (100 orang) dan DPRD. Hal ini tentunya berkaitan dengan kekuasaan atas kebijakan yang dibuat. ABRI bersama Korpri dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar yang mana merupakan partai pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan Dwifungsi ABRI pada masa orde baru menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan seolah-olah tertutup karena dominasi militer yang sangat besar pada jabatan-jabatan penting pembuat kebijakan negara.