Kebijakan politik luar negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin cenderung tegas dan revolusioner. Hal itu berbeda dengan kebijakan politik luar negeri pada Masa Orde Baru yang menerapkan kebijakan politik Pintu Terbuka. Analisislah hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan kebijakan politik luar negeri pada dua masa tersebut ...

Pembahasan

Penerapan kebijakan politik luar negeri baik pada Masa Orde Lama maupun Orde Baru cenderung Bebas-Aktif. Bebas dalam artian bebas untuk menentukan sikap dan tidak memiliki keterikatan secara a priori kepada salah satu kekuatan dunia, sementara aktif merupakan penerapan kebijakan yang senantiasa turut andil dalam menjaga perdamaian dan kedamaian dunia, serta terlibat dalam penyelesaian berbagai konflik yang ada di dunia. Kebijakan politik luar negeri Masa Orde Lama, adalah bebas-aktif tetapi dengan pendekatan yang revolusioner, radikal dan konfrontatif. Hal ini bisa diketahui dari berbagai kebijakan di masanya seperti Pengembalian Irian Barat, pembentukan New Emerging Forces (NEFOS) pada tahun 1961 yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh atas imperialisme, dan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Sementara itu, pada kebijakan politik luar negeri bebas-aktif masa Orde baru, justru cenderung kalem, low profile sebab ada hal yang mendasari pemerintah untuk melakukan itu, yakni orientasi pembangunan yang dapat tercapai jika terjalin hubungan kerja sama sehingga pinjaman dan hutang luar negeri diharapkan dapat membantu proses pemulihan krisis ekonomi. Berbagai kebijakan politik luar negeri pada Masa Orde Baru adalah Indonesia kembali aktif sebagai anggota PBB pada 28 September 1966, pemulihan hubungan diplomatik dengan beberapa negara seperti Malaysia, Tiongkok dan Singapura. Dengan demikian, latar belakang perbedaan penerapan pendekatan kebijakan politik luar negeri pada Masa Orde Lama dan Orde Baru adalah motif yang mendasarinya. Motif yang ada pada Masa Orde Lama adalah bayang Imperialisme dan Kolonialisme yang masih menghantui, sehingga pendekatan yang digunakan Orde Lama cenderung ofensif, konfrontatif. Sementara pada Masa Orde Baru, motif yang mendasarinya adalah pembangunan dan pemulihan krisis Indonesa dengan cara pinjaman luar negeri dan hutang, karenanya pendekatan yang digunakan cenderung diplomatis dan low profile .