Jelaskan secara singkat proses beralihnya kekuasaan politik dari Soekarno ke Soeharto!

Pembahasan

Proses peralihan kekuasaan politik dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto dimulai sejak setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang disinyalir dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau G-30S/PKI. Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soekarno dianggap tidak tegas karena tidak langsung membubarkan PKI. Hal ini memicu unjuk rasa yang menuntut Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura yang berisi (1) pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya; (2) perombakan kabinet Dwikora; dan (3) turunkan harga pangan. Untuk meredakan amarah rakyat, maka Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau Supersemar yang berisi pemberian instruksi kepada Pangkopkamtib (PanglimaOperasiPemulihan Keamanan dan Ketertiban) Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengamankan situasi negara yang sedang rentan pada saat itu.Dengan surat perintah ini, Soeharto membubarkan PKI dan banyak partisipannya yang ditangkap. Selain itu, seiring dengansurat perintah tersebut disahkan oleh MPRS dalamTAP MPRS No. IX/1966, Presiden Soekarno tidak bisa mencabut Supersemar kembali.Gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang dikeluarkan MPRS pada tahun 1963 dicopot. Pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru. Kekuasaan Soeharto semakin menanjak kala ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS. Soeharto pun menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Jadi, peralihan kekuasaan politik dari Soekarno ke Soeharto diawali dengan Supersemar yang memberikan kekuasaan bagi Soeharto dalam menertibkan situasi negara yang sedang rentan pasca G-30S/PKI dengan membubarkan PKI dan menangkap para partisipannya. Supersemar disahkan dalamTAP MPRS No. IX/1966 dan gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut. Pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet baru. Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPRS. Soeharto berhasil menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968.