Pertanyaan

Setelah pemberlakuan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966, kedudukan Presiden Sukarno makin lemah. Kondisi tersebut ditandai dengan ...

perombakan Kabinet Dwikora
pembentukan Kabinet Ampera
penolakan pidato Nawaksara oleh MPRS
pemberhentian Presiden Sukarno dari jabatan presiden
penetapan Letjen Suharto sebagai pemegang kekuasaan

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

A. Jasmine

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

Jawaban terverifikasi

Jawaban

secara hukum Letjen Suharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Sukarno, yaitu mandataris MPRS. Pada saat bersamaan, Presiden Sukarno masih berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kondisi tersebut memunculkan dualisme kepemimpinan, yakniterdapat dua kepemimpinan yang memegang kuasa pada saat itu.

secara hukum Letjen Suharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Sukarno, yaitu mandataris MPRS. Pada saat bersamaan, Presiden Sukarno masih berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kondisi tersebut memunculkan dualisme kepemimpinan, yakni terdapat dua kepemimpinan yang memegang kuasa pada saat itu.

Pembahasan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah E. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pengukuhan kedudukan Supersemar pada Juni 1966 menyebabkan Letjen Suharto memiliki kewenangan lebih luas dalam pemerintahan. Dalam Ketetapan Nomor XIV/MPRS/1966, dijelaskan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh peinegang mandat Supersemar. Dengan demikian, secara hukum Letjen Suharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Sukarno, yaitu mandataris MPRS. Pada saat bersamaan, Presiden Sukarno masih berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kondisi tersebut memunculkan dualisme kepemimpinan, yakniterdapat dua kepemimpinan yang memegang kuasa pada saat itu.

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah E.

Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut:

Pengukuhan kedudukan Supersemar pada Juni 1966 menyebabkan Letjen Suharto memiliki kewenangan lebih luas dalam pemerintahan. Dalam Ketetapan Nomor XIV/MPRS/1966, dijelaskan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh peinegang mandat Supersemar. Dengan demikian, secara hukum Letjen Suharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Sukarno, yaitu mandataris MPRS. Pada saat bersamaan, Presiden Sukarno masih berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kondisi tersebut memunculkan dualisme kepemimpinan, yakni terdapat dua kepemimpinan yang memegang kuasa pada saat itu.