Jelaskan perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dari segi perkembangan ekonomi !

Pembahasan

Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi Indonesia masa kini. Kegagalan ekonomi Orde Lama masa Soekarno sangat berpengaruh terhadap perencanaan program ekonomi masa Orde Baru era Soeharto. Konsep, program, dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Orde Lama. Berikut beberapa program ekonomi masa Orde Baru. Trilogi Pembangunanadalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde barudi Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara yangterdiri dari: Stabilitas Nasional yang dinamis Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan kebijakan ekonomi yang lainnya adalah: Pelunasan hutang luar negeri Indonesia peninggalan pemerintahan Orde Lama merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru. Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru.pada awal pemerintahan Orde Baru (1966), Indonesia memiliki hutang pada Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda masa Orde Baru. Selain itu, Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang mengakibatkan pengrusakan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan pada tahun 1967. Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tujuan memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia. Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi. UU PMA juga menandakan dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru.Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termuat dalam UU no 6 tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia. Melalui UU PMDN, industrialisasi di Indonesia diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha. Membentuk Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967. IGGI dicetuskan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah kebijakan orde baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994 yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali. Upaya pemerintah orde baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional berhasil dengan menggunakan Repelita, diantaranya terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Dengan demikian, perkembangan ekonomi masa Orde Baru berfokus pada stabilisasi, rehabilitasi ekonomi, kerjasama luar negeri dan pembangunan nasional